Tapteng, SeputarSumut – Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dipimpin oleh Ketua Komisi V, Lasarus, pada Rabu (10/12/2025), menunjukkan urgensi percepatan penanganan bencana banjir bandang di Sibolga. Penegasan mengenai pentingnya pemulihan cepat ini disampaikan langsung oleh Lasarus saat meninjau lokasi terdampak di Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).
Kerusakan masif akibat banjir bandang terlihat jelas saat Lasarus melakukan peninjauan. Lahan persawahan yang sebelumnya berfungsi produktif telah berubah total menjadi bentangan luas yang tertutup pasir, bebatuan, dan tumpukan kayu yang terseret oleh derasnya arus.
Sorot Politik: DPR RI: Akselerasi Pemulihan Pasca Banjir
“Kita ingin melihat secara langsung kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir bandang. Lahan yang semula sawah sekarang berubah menjadi hamparan pasir, batu, dan tumpukan kayu yang entah dari mana asalnya,” tutur Lasarus, menggambarkan kondisi parah di lokasi.
Menanggapi besarnya kerusakan, Lasarus menekankan bahwa infrastruktur yang hancur harus segera diperbaiki. Pemulihan bencana ini dianggap sudah melampaui kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga dibutuhkan dukungan penuh dan intervensi dari pemerintah pusat.
“Kita memastikan seluruh infrastruktur yang hancur untuk segera diperbaiki. Untuk pemulihan ini sudah di luar kemampuan Bupati Tapanuli Tengah,” ujarnya, menegaskan perlunya bantuan pusat.
Selain itu, Lasarus menyoroti kondisi sungai yang mengalami pendangkalan signifikan akibat material banjir. Kedalaman sungai yang mulanya sekitar 8 meter kini menyusut drastis, hanya tersisa kurang lebih 1 meter.
Kondisi pendangkalan yang ekstrem ini dinilai sangat berbahaya karena meningkatkan potensi terjadinya banjir susulan saat curah hujan tinggi. “Kalau ada hujan lebat, potensi banjir sangat besar,” katanya, mengingatkan risiko yang mengintai.
”Dalam penanganan bencana ini, kami menekankan bahwa aksesibilitas memang penting, tapi kalau tanah masih bergerak, keselamatan tim di lapangan juga harus dipikirkan. Jangan sampai upaya mitigasi justru menimbulkan korban baru,” jelasnya, menekankan keselamatan tim penanganan.
Di samping fokus pada infrastruktur, Lasarus juga memperhatikan kondisi lingkungan yang masih dipenuhi sisa material banjir dan ancaman longsor tinggi di berbagai titik sepanjang rute menuju lokasi bencana. Perhatian khusus juga diberikan terhadap tempat pengungsian warga, yang menurutnya belum memadai.
Fasilitas di tempat pengungsian dilaporkan masih sangat minim, kurang kebersihannya, dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. “Saya minta kepada Bupati dan Kementerian PU agar tempat-tempat pengungsian diperbaiki,” pintanya.
“Kondisinya masih kurang layak dan fasilitasnya tidak memadai. Ini sangat urgen, jangan sampai warga di pengungsian kemudian jatuh sakit,” lanjutnya, menggarisbawahi kondisi darurat di tempat penampungan.
Prioritas utama yang harus segera ditangani saat ini, menurut Lasarus, adalah pemenuhan kebutuhan komprehensif bagi para pengungsi. Ia mengimbau semua pemangku kepentingan untuk segera menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing.
“Yang paling urgent adalah penanganan orang-orang di pengungsian. Pastikan fasilitasnya memadai, termasuk MCK, obat-obatan, sembako, dan selimut,” tekannya, menjabarkan kebutuhan mendesak.
Komisi V DPR RI menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi seluruh proses penanganan dan pemulihan pascabencana. Pengawalan ini bertujuan memastikan bahwa pemulihan berjalan cepat, akurat, dan menjamin keamanan masyarakat yang terkena dampak.(*/rri)
