Medan, SeputarSumut — Kabar menggembirakan bagi seluruh perguruan tinggi swasta (PTS) diungkapkan oleh dr Sofyan Tan selaku Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Terhitung mulai tahun 2027 mendatang, pihak pemerintah bakal mengucurkan dana alokasi bantuan operasional untuk institusi PTS pasca usulan tersebut secara resmi terakomodasi di dalam pagu indikatif anggaran milik Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Informasi tersebut dipaparkan oleh Sofyan Tan dalam agenda Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Komisi X DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang dilaksanakan di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, pada Jumat (26/6).
Sorot Politik: Mulai 2027 Pemerintah Alokasikan Bantuan Operasional Rp1,8 Triliun Lebih Bagi Perguruan Tinggi Swasta
Berdasarkan penuturan Sofyan Tan, penetapan kebijakan anggaran ini merupakan buah manis dari ikhtiar dan perjuangan panjang yang telah dicanangkan selama lebih dari sepuluh tahun di internal Komisi X DPR RI.
“Satu berita baik, perjuangan teman-teman perguruan tinggi swasta akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 2027 nanti, bantuan operasional untuk PTS sudah dimasukkan ke dalam pagu indikatif anggaran Kemendiktisaintek dengan nilai lebih dari Rp1,8 triliun,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 1 itu dihadapan seluruh peserta yang dihadiri sejumlah pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan PTS se-Sumatera Utara.
Sofyan Tan menjabarkan bahwa perumusan formula skema bantuan tersebut nantinya akan didasarkan atas perhitungan kuantitas mahasiswa baru yang berhasil dijaring oleh masing-masing PTS. Sebagai gambaran simulasi, jika terdapat satu instansi PTS yang melangsungkan penerimaan sebanyak 1.000 orang mahasiswa baru, maka lembaga pendidikan tinggi tersebut berpeluang mengantongi dana bantuan senilai Rp2 miliar yang dikalkulasikan dari patokan nominal sebesar Rp2 juta per mahasiswa.
“Saya sudah 12 tahun berada di Komisi X DPR RI dan cukup bangga karena akhirnya perjuangan ini bisa terwujud. Pemerintah hari ini tidak lagi membedakan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta,” katanya.
Walaupun demikian, Sofyan Tan tidak menampik bahwa nominal anggaran yang telah disepakati tersebut sejatinya masih berada di bawah angka kebutuhan ideal. Ia berpendapat bahwa suntikan dana tambahan senilai Rp1,8 triliun tersebut terbilang minim bila dikomparasikan dengan total kebutuhan pada sektor pendidikan tinggi, tetapi hal ini tetap dipandang sebagai sebuah lompatan awal yang teramat berharga untuk masa depan PTS.
Pada momentum pertemuan itu, Sofyan Tan turut memberikan atensi mendalam seputar dinamika masih banyaknya jumlah calon mahasiswa yang memilih tidak melakukan proses pendaftaran ulang padahal sudah dinyatakan lolos seleksi di instansi PTN. Dirinya mendesak pihak USU serta Politeknik Negeri Medan (Polmed) untuk membeberkan kompilasi data menyangkut mahasiswa yang urung mendaftar ulang tersebut berikut dengan faktor penentu penyebabnya.
“Saya khawatir jangan sampai mereka tidak melanjutkan kuliah karena alasan ekonomi. Kita juga menemukan masih banyak calon mahasiswa dari desil 5 dan 6 yang tidak memenuhi syarat menerima KIP Kuliah, padahal mereka juga membutuhkan bantuan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si., selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI, mengutarakan bahwa pihak Panja SPMB saat ini tengah giat mengumpulkan masukan dari beragam elemen demi merevisi sekaligus menyempurnakan mekanisme penerimaan mahasiswa baru agar berjalan makin transparan, adil, serta sanggup mendongkrak persentase partisipasi pendidikan tinggi.
Ia menyebutkan jika pihak pemerintah memasang target capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) di sektor pendidikan tinggi mampu menembus level 50 persen di tahun 2029, sedangkan indikator APK nasional saat ini masih tertahan di rentang angka 31 persen.
“Dari sekitar 394 ribu lulusan SMA/SMK yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini, masih terdapat puluhan ribu siswa yang belum melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencari solusi terbaik,” ujar legislator dari PKS Dapil DKI Jakarta 2 itu.
Agenda kunjungan kerja tersebut tampak dihadiri secara langsung oleh sejumlah Anggota Komisi X DPR RI lainnya, yakni Deni Cagur dan Adian Napitupulu dari Fraksi PDI Perjuangan; Melly Goeslaw dari Fraksi Gerindra; Juliyatmono dari Fraksi Golkar; Andi Muawiyah Ramly dari Fraksi PKB; Abdul Fikri Faqih dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS; Dewi Coryati dari Fraksi PAN; serta Sabam Sinaga dari Fraksi Demokrat. Turut hadir pula Staf Khusus Kemendiktisaintek Prof. Tjitjik Srie Tjahjandarie, Perwakilan Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, beserta jajaran pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah Sumatera Utara, seperti USU, Unimed, Politeknik Negeri Medan, Universitas Medan Area, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Universitas HKBP Nommensen.
Wakil Rektor Bidang Academic, Kemahasiswaan, dan Kealumnian USU, Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S.Si., M.Si., Apt., mengutarakan pandangannya bahwa jalannya implementasi SPMB saat ini dihadapkan pada tantangan yang kian pelik, khususnya sejalan dengan akselerasi teknologi yang memicu munculnya potensi sekaligus rintangan baru. Dirinya menegaskan bahwa pihak USU memegang komitmen kuat untuk mendongkrak mutu pelaksanaan SPMB lewat instrumen evaluasi yang konsisten demi mewujudkan sebuah sistem seleksi yang berkeadilan serta berkualitas.
Poppy juga memaparkan fakta mengenai masih ditemukannya calon mahasiswa yang tidak merampungkan prosedur daftar ulang setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa di USU. Kasus tersebut dilaporkan paling dominan terdeteksi pada Program Studi Sastra Melayu serta Sastra Batak, di mana sebagian besar dari calon mahasiswa bersangkutan kedapatan lolos seleksi di instansi lain seperti lembaga sekolah tinggi kedinasan dan sejenisnya, sedangkan beberapa di antaranya terkendala masalah administratif karena tidak masuk kriteria sebagai penerima program KIP Kuliah.(Siong)
