Medan, SeputarSumut – Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Utara (Sumut), Zeira Salim Ritonga, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut agar memberikan sokongan penuh kepada masyarakat yang menjalankan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), terutama dalam menghadapi momen perayaan Hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
“Ya, kami mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan penuh kepada UMKM lokal kita dalam momentum Natal dan Tahun Baru. Misalnya, melalui penyediaan fasilitas pinjaman dari Bank Sumut sebagai BUMD, atau upaya lainnya yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Zeira kepada Mistar saat dimintai konfirmasi pada Selasa (16/12/2025).
Sorot Politik: DPRD Sumut Dorong Dukungan Penuh UMKM Nataru
Ia menekankan bahwa bantuan pinjaman dari pemerintah bagi para pelaku UMKM sangatlah krusial dan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit saat ini.
“Masyarakat saat ini sedang menghadapi ekonomi yang sulit, apalagi ditambah dengan kondisi beberapa bencana yang baru-baru ini terjadi di Sumut. Kehadiran pemerintah untuk memperhatikan sektor ekonomi masyarakat ini menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sumut itu menyampaikan bahwa saat momentum Nataru, masyarakat biasanya akan memanfaatkan cuti panjang akhir tahun mereka dengan melakukan kunjungan ke Sumut. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Pemprov Sumut memberi perhatian khusus pada momentum tersebut.
“Momentum Nataru ini harus disikapi dengan memperhatikan berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi. Kita harus bisa melihat peluang usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, di setiap beberapa wilayah atau titik arus mudik akhir tahun juga dapat disediakan fasilitas bagi pelaku UMKM. Tentu saja, itu semua bergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Zeira menegaskan bahwa Pemprov Sumut harus segera menanggapi pernyataan Presiden Prabowo terkait upaya meringankan beban masyarakat penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi korban bencana alam di Sumut.
“Jadi, kalau memungkinkan, KUR masyarakat di Sumut yang terdampak bencana itu juga dapat dihapuskan. Pendataan yang akurat sangat penting untuk penghapusan KUR, dan ini seharusnya sudah mulai dilakukan oleh Pemprov Sumut sejak saat ini,” kata Zeira.
Ia kembali menegaskan bahwa Pemerintah wajib hadir di tengah kondisi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Pasalnya, kondisi bencana yang melanda di sejumlah kabupaten/kota di Sumut memberikan dampak yang sangat berat bagi masyarakat.
“Masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja, terutama bagi yang terdampak bencana. Jadi, perlu kita tegaskan, pemerintah harus hadir untuk mendukung penuh UMKM lokal saat Nataru kali ini dan seterusnya, serta menghapus KUR bagi masyarakat yang menjadi korban bencana,” pungkasnya.(*/mst)
