Jakarta, SeputarSumut – Gedung Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) kini resmi menggunakan nama Gedung KH Abdurrahman Wahid. Tak hanya itu, Ruangan Pelayanan HAM di lantai 1 kementerian juga menggunakan nama aktivis buruh, Marsinah. Keputusan ini diambil oleh Menteri HAM Natalius Pigai menyusul penetapan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini.
Menteri HAM Natalius Pigai menerangkan bahwa penamaan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peran dan jasa besar Gus Dur dalam meletakkan fondasi pembangunan HAM di Indonesia. “Saya langsung menetapkan nama Gedung Kementerian Hak Asasi Manusia dengan nama Gedung KH Abdurrahman Wahid. Ini bentuk penghormatan atas peran dan jasa beliau dalam bidang Hak Asasi Manusia. Beliau bagaimanapun adalah tokoh dan pejuang HAM,” ujar Pigai dalam keterangannya, Senin (10/11).
Lintas Nasional: Dua Pahlawan Baru! Gedung Kemen HAM Diberi Nama KH Abdurrahman Wahid & Marsinah
Menurut Pigai, Gus Dur merupakan tokoh pejuang kemanusiaan yang konsisten serta memperjuangkan keadilan bagi semua golongan. Pigai menjelaskan kebijaksanaan Gus Dur selama masa hidupnya selalu menekankan setiap manusia berhak diperlakukan secara bermartabat tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan.
Gus Dur, lanjutnya, sangat konsisten menyuarakan perdamaian dan pluralisme bahkan di tengah situasi bangsa yang menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Perhatian dan keberpihakan pada isu HAM ini terlihat jelas karena “Pada zaman beliau Presiden pun, beliau mendirikan Kementerian HAM,” sambung Pigai.
Pada masa pemerintahannya, Pigai menerangkan, Gus Dur mencabut sejumlah kebijakan yang bersifat diskriminatif. Kebijakan-kebijakan tersebut termasuk Tap MPRS No. XXV/1966 terkait pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran ajaran Marxisme-Leninisme. Selain itu, Pigai juga menyoroti kebijakan humanis Gus Dur terhadap Papua, di antaranya perihal pendekatan dialogis yang menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek, serta pemberian ruang bagi mereka untuk mengekspresikan identitas budayanya. “Kami tentu berharap agar pembangunan HAM di Indonesia juga kami timba semangat dan prinsipnya dari warisan Gus Dur sendiri,” pungkas Pigai.
Selain Gus Dur, Natalius Pigai juga menetapkan nama Marsinah sebagai nama ruangan pelayanan HAM yang berlokasi di lantai 1 kementerian. Marsinah adalah aktivis buruh yang baru saja diangkat sebagai Pahlawan Nasional.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara, termasuk Gus Dur dan Marsinah.
Marsinah sendiri adalah buruh pabrik arloji PT Catur Putra Surya (CPS). Kasusnya terjadi pada 1993 di Sidoarjo, Jawa Timur, ketika Marsinah melancarkan aksi mogok kerja bersama rekannya untuk menuntut kenaikan upah sesuai standar pemerintah. Pada 5 Mei 1993, Marsinah terakhir kali terlihat saat mendatangi markas Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo untuk menanyakan nasib rekan-rekannya yang ditahan setelah aksi mogok. Tiga hari berselang, pada 8 Mei 1993, jenazah Marsinah ditemukan di sebuah gubuk di Nganjuk dengan tanda-tanda penyiksaan berat dan kekerasan seksual.(*/cnni)
