Jakarta, SeputarSumut — Penerapan skema bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH) kini kembali mencuat sebagai wacana serius akibat memanasnya konflik di Timur Tengah setelah serangan Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran. Langkah strategis ini dipertimbangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai upaya nyata untuk melakukan penghematan konsumsi energi, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri.
Melonjaknya harga minyak mentah dunia secara terus-menerus dipicu oleh terhambatnya pasokan akibat blokade di Selat Hormuz sejak perang berkecamuk di kawasan Teluk pada 28 Februari lalu. Situasi geopolitik yang tidak menentu ini mendorong sejumlah wilayah di Indonesia, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, menyatakan kesiapan mereka untuk mengimplementasikan sistem WFH bagi para pegawainya.
Lintas Nasional: Efek Konflik Timur Tengah: Pemerintah Siapkan Skema WFH Demi Hemat Energi
Kesiapan Pemprov DKI Jakarta Menghadapi Tekanan Energi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan penjelasan bahwa kebijakan WFH sedang disiapkan untuk merespons dinamika global yang berdampak langsung pada stabilitas pasokan dan harga BBM nasional. Pramono memastikan bahwa jajaran Pemprov DKI Jakarta akan mengambil langkah yang selaras dengan arahan pemerintah pusat dalam menyikapi wacana penghematan energi tersebut.
“Tekanan terhadap penyediaan energi, khususnya gas dan BBM, pasti akan terjadi jika perang di Iran berlangsung terlalu lama,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (17/3). Ia menegaskan bahwa Jakarta akan patuh pada instruksi pusat guna memitigasi dampak krisis energi yang mungkin timbul.
Rencana WFH 50 Persen ASN di Kabupaten Tangerang
Langkah serupa juga direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang yang akan menerapkan sistem kerja jarak jauh bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menekan penggunaan BBM. Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah merumuskan kebijakan teknis pemberlakuan WFH tersebut agar bisa segera diimplementasikan dalam waktu dekat.
Dalam skema yang disiapkan, para pegawai yang mendapatkan giliran bekerja dari rumah tetap diwajibkan melakukan absensi sebanyak dua kali, yakni pada pukul 07.30 WIB saat mulai bekerja dan pukul 16.00 WIB saat jam kerja berakhir. Maesyal menyebutkan bahwa rumusan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Presiden terkait urgensi penghematan energi nasional.
Kebijakan di Kabupaten Tangerang ini nantinya akan menyasar sekitar 50 persen ASN, terutama mereka yang tugasnya tidak bersinggungan langsung dengan pelayanan publik. Sebaliknya, bagi pegawai yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti ASN di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan, tetap diwajibkan bekerja secara normal atau 100 persen di kantor.
Aturan bekerja di kantor secara penuh juga tetap berlaku bagi petugas di instansi kritikal seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). “ASN yang melayani masyarakat secara langsung tetap bertugas seperti biasa karena tanggung jawab mereka ada di wilayah dan di tengah masyarakat,” tambah Maesyal pada Rabu (25/3).
Pemprov Jawa Timur Berlakukan WFH Setiap Hari Rabu
Berbeda dengan daerah lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengambil keputusan untuk menerapkan WFH bagi para ASN sebanyak satu hari dalam sepekan, yang dijadwalkan setiap hari Rabu. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan bahwa penetapan hari Rabu sebagai waktu WFH bertujuan efektif untuk menekan angka konsumsi BBM di wilayahnya.
“Kebijakan WFH di lingkungan kami akan mulai dilaksanakan pada hari Rabu pekan depan,” tutur Khofifah di Surabaya, Rabu (25/3). Keputusan ini diambil melalui pertimbangan matang agar tujuan penghematan energi benar-benar tercapai secara optimal di seluruh jajaran instansi daerah.
Khofifah secara sengaja tidak memilih hari Jumat sebagai waktu WFH untuk menghindari potensi adanya libur panjang (long weekend) bagi para ASN. Menurutnya, jika WFH diletakkan di akhir pekan, dikhawatirkan para pegawai justru memanfaatkannya untuk mobilitas wisata atau pulang kampung, yang pada akhirnya malah akan meningkatkan penggunaan BBM dan membuat kebijakan penghematan menjadi tidak efektif.(*/cnni)
