Jakarta, SeputarSumut — Masa depan NATO berada dalam bayang-bayang ancaman setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terang-terangan meminta bantuan aliansi tersebut dan Tiongkok untuk mengamankan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Trump menegaskan bahwa pihak-pihak yang paling diuntungkan dari jalur pelayaran tersebut sudah sepatutnya turun tangan memastikan keamanan wilayah itu tetap terjaga.
“Sudah sepatutnya orang-orang yang diuntungkan dari selat itu membantu memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi di sana,” ujar Trump sebagaimana dikutip dari AFP. Ia bahkan memberikan peringatan keras bahwa jika Eropa memberikan respons negatif, maka masa depan NATO akan menjadi “sangat buruk”. Ancaman serupa diarahkan kepada Beijing, di mana Trump menyatakan akan membatalkan rencana pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping akhir bulan ini jika Tiongkok enggan membantu.
Dunia Internasional: Eropa Kompak Tolak Permintaan Trump Kawal Selat Hormuz
Menanggapi tekanan tersebut, para pemimpin negara-negara Eropa justru menunjukkan sikap solid untuk menolak tuntutan Washington terkait pengawalan militer di Selat Hormuz. Alih-alih memberikan dukungan penuh, sekutu-sekutu AS di Benua Biru ini memilih untuk menjaga jarak dari eskalasi konflik yang melibatkan AS dan Israel.
Keengganan ini dipertegas oleh Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, yang menyatakan bahwa Berlin sama sekali tidak memiliki niat untuk terlibat dalam operasi militer selama konflik berlangsung. Wadephul menuntut transparansi penuh dari pihak Gedung Putih sebelum mengambil langkah lebih jauh.
“Kita membutuhkan kejelasan di sini. Kami berharap AS dan Israel memberi tahu kami, melibatkan kami dalam apa yang mereka lakukan di sana, dan memberi tahu kami apakah tujuan-tujuan ini tercapai,” tegas Wadephul. Ia menambahkan bahwa setelah gambaran situasi menjadi jelas, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan arsitektur keamanan wilayah tersebut bersama negara-negara tetangga, bukan melalui jalur konfrontasi.
Senada dengan hal tersebut, pihak Kanselir Jerman Friedrich Merz melalui juru bicaranya, Stefan Kornelius, menegaskan bahwa ketegangan yang terjadi di Timur Tengah saat ini tidak memiliki kaitan langsung dengan mandat NATO. Posisi Jerman ini mendapatkan dukungan kuat dari Inggris sebagai sesama anggota aliansi.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menekankan bahwa tuntutan yang diajukan Trump tidak pernah direncanakan untuk menjadi bagian dari misi resmi NATO. Starmer memastikan bahwa London tidak akan membiarkan negaranya terseret ke dalam perang yang lebih luas, meski tetap membuka ruang diskusi mengenai aspek teknis tertentu.
Menurut Starmer, Inggris saat ini sedang menjalin komunikasi dengan AS, sekutu Eropa, serta negara-negara Teluk untuk menjajaki kemungkinan penggunaan teknologi drone pemburu ranjau. Namun, hal ini tidak serta-merta berarti Inggris menyetujui misi militer skala besar yang diinginkan Trump.
Sikap skeptis juga datang dari Belanda, di mana Perdana Menteri Rob Jetten menilai bahwa meluncurkan misi yang sukses di kawasan tersebut dalam jangka pendek akan sangat sulit untuk diwujudkan. Sementara itu, negara-negara Baltik seperti Lituania dan Estonia memberikan pandangan yang lebih moderat dengan menyarankan NATO untuk mempertimbangkan permintaan AS, namun tetap menekankan pentingnya kejelasan aspek operasional misi tersebut.
Di sisi lain, Italia melalui Menteri Luar Negeri Antonio Tajani secara tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam misi angkatan laut mana pun yang berpotensi diperluas ke wilayah Selat Hormuz. Italia memilih untuk tetap pada posisi tidak mengintervensi situasi keamanan yang sedang bergejolak.
Sedikit berbeda dengan rekan-rekannya, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyarankan agar Eropa tetap memiliki pemikiran terbuka terkait bantuan untuk menjamin kebebasan navigasi. Meski demikian, Rasmussen tetap menggarisbawahi bahwa keterbukaan tersebut bukan berarti Eropa mendukung keputusan AS dan Israel untuk berperang dengan Iran.(*/cnni)
