seputar-Medan | Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) kembali akan menggelar Sumatra Economic Summit (4th Sumatranomics). Secara khusus tahun ini Sumatranomics akan fokus pada tiga topik.
“Secara khusus tahun ini, kami fokus pada tiga topik. Bagaimana rekomendasi kebijakan supaya sinergi kebijakan di daerah makin lebih kuat antara kebijakan APBD kebijakan sektoral. Seperti kebijakan pertanian, pengembangaan pariwisata, industri, hilirisasi, fiskal daerah, hubungannya dengan kebijakan BI dengan kebijakan kementerian lain di pusat bisa lebih baik,” ujar Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, Doddy Zulverdi dalam Bincang Bareng Media (BBM) baru-baru ini.
Berita Ekonomi: Fokus 3 Topik, BI Sumut akan Gelar 4th Sumatranomics
Doddy menjelaskan, program ini sebagai upaya memperluas kebijakan, dan menjaring ide dari kalangan akademisi, mahasiswa maupun pelaku ekonomi mengenai kebijakan yang perlu diadopsi agar pertumbuhan ekonomi Sumut semakin maju.
Topik pertama, sebut Doddy, bagaimana strategi untuk memperkuat bauran atau Sinergi kebijakan di daerah khususnya antara kebijakan fiskal di daerah dan juga kebijakan di sektor keuangan termasuk moneter.
Lalu topik kedua, terkait kebijakan yang perlu dikeluarkan untuk mempercepat transformasi sektor riil. Dan secara spesifik bagimana mempercepar hilirisasi.
“Karena kita tahu ekonomi Sumatera ini, Sumut khususnya sangat ditopang sektor pertanian perkebunan, dan ini memang sektor yang unggulan,”imbuh Doddy.
Karenanya agar mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi maka BI Perwakilan Sumut melalui Sumatranomics mencoba menjaring lebih banyak lagi ide-ide, kebijakan yang perlu dilakukan supaya hilirisasi khususnya di sektor pertanian perkebunan ini bisa lebih cepat lagi.
“Kita tahu seperti produk CPO, bisa dikembangkan jadi energi dan memperkuat ketahanan pangan. Nah ini yang terus digali, apalagi yang kita lakukan supaya produk unggulan di sektor pertanian perkebunan ini bisa kita tinggatkan nilai tambahnya, sehingga juga bisa mendukung ketahanan pangan dan energi. Nah itu yang perlu kita dorong,” tambahnya.
Selanjutnya topik ketiga adalah kebijakan yang perlu dilakukan untuk mempercepat memperluas digitalisasi ekonomi keuangan di daerah. Apalagi digitalisasi kini memang sudah berkembang salah satu contohnya adalah QRIS.
“Pemerintah Daerah yang menggunakan transaksi digital juga makin banyak. Tapi itu belum merata, masih dikota besar saja. Belum sampai ke daerah lainnya. Sehingga manfaat dari digitalisasi ekonomi keuangan belum terasa secara merata. Makanya kita masih tetap perlu mencari ide, apalagi kebijakan yang perlu dilakukan supaya lebh cepat dan lebh luas, digitalisasi ekonomi keuangannya,”tuturnya.
Sebelumnya Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Utara Ibrahim memaparkan, timeline launching CFP 4th Sumatranomics 2023 pada 13 Maret mendatang. Kemudian 31 Agustus 2023 batas penerimaan full paper, 13 Oktober 2023 pengumuman finalis dan 25-26 Oktober 2023 presentasi dan konfrensi.
Ibrahim bilang, di tahun penyelenggaraan pertama Sumatranomics tahun 2020, kegiatan ini diikuti sebanyak 86 paper dengan total pendaftar 218 akun. Kemudian tahun 2021 82 paper dari 419 total akun pendaftar serta tahun 2022 meningkat jadi 135 paper dengan 453 akun pendaftar.
“Tahun 2023 ditargetkan meningkat menjadi dua kali lipat, atau sebanyak 270 paper. Harapan kami bisa lebih tinggi,”harap Ibrahim.(Siong)
