Jakarta, SeputarSumut – Governance, Risk, and Compliance (GRC) menjadi faktor krusial dalam membangun ekonomi yang inklusif dan tangguh. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, dalam acara OJK Risk and Governance Summit (RGS) 2025 di Jakarta, Selasa. Ia menekankan bahwa integrasi GRC yang adaptif dan kolaboratif menjadi kunci untuk menopang pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat ketahanan nasional.
“Sebagai bentuk kesiapan menghadapi tantangan ini, pemberdayaan ekosistem GRC yang adaptif, kolaboratif, dan inklusif menjadi sebuah keniscayaan. Di tengah percepatan digitalisasi, risiko baru seperti kejahatan siber, fraud lintas batas, dan regulatory arbitrage, menuntut tata kelola yang lebih terintegrasi,” kata Mahendra.
Berita Ekonomi: GRC Menjadi Kunci Pembangunan Ekonomi, OJK Dorong Transformasi Tata Kelola di Sektor Jasa Keuangan
Acara RGS digelar sebagai forum strategis untuk memperkuat ekosistem GRC di sektor jasa keuangan. Kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan GRC bukan hanya untuk menjaga stabilitas, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan dan memperkuat ketahanan nasional menghadapi tantangan global.
Mahendra menegaskan, OJK berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga negara, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), serta asosiasi profesi GRC untuk meningkatkan tata kelola dan integritas sektor jasa keuangan.
Menurutnya, kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem GRC yang saling menopang, berlandaskan profesionalisme, dan berorientasi pada integritas.
“Forum seperti RGS diharapkan menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat nilai dan budaya tata kelola yang baik, serta menjembatani kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Di era penuh ketidakpastian ini, GRC bukan hanya alat kepatuhan, tetapi kompas strategis untuk mengarahkan langkah menuju stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan,” ujarnya.
Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menyatakan penguatan GRC merupakan pilar penting untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045, khususnya misi penguatan sektor jasa keuangan serta reformasi tata kelola dan pemberantasan korupsi.
Menurut Sophia, transformasi tata kelola adalah salah satu strategi besar untuk mewujudkan visi tersebut, di mana sektor jasa keuangan diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat.
“Dalam membangun ekosistem GRC yang kokoh, kita dapat belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara: ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Filosofi ini sejalan dengan nilai inti RGS yaitu Role Model, Guidance, dan Support,” ujar Sophia.
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Budi Prijono, yang hadir dalam acara tersebut juga menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif lintas sektor. Menurutnya, hal ini diperlukan agar pengendalian risiko, transparansi, dan akuntabilitas benar-benar menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan.
Inovasi dan Kolaborasi di RGS 2025
Sebagai bagian dari komitmen OJK mendorong inovasi, RGS 2025 juga sukses menyelenggarakan Innovation Paper Competition untuk pertama kalinya. Ajang ini mencatat antusiasme 585 peserta dari 242 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, membuktikan tingginya minat generasi muda dalam mengembangkan ide-ide inovatif terkait GRC.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi, serta Ketua dan Anggota Badan Supervisi OJK.
RGS 2025 menghadirkan dua sesi diskusi panel interaktif dan sesi GRC insight dengan narasumber ahli dari dalam dan luar negeri. Diskusi ini berfokus pada isu-isu terkini, seperti bagaimana penguatan tata kelola dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan peran strategis GRC dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Dalam sesi GRC Insight, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, berbagi pandangannya bahwa prinsip GRC yang modern perlu didukung oleh integritas dan transformasi digital sebagai kunci vital untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif.
Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh lebih dari 12.000 peserta, baik secara fisik maupun daring.(REL/Siong)
