seputar-Jakarta | Inggris bakal menghapus status ‘non-dom’, yang memungkinkan orang kaya untuk menghindari pajak atas pendapatan luar negeri.
Melansir CNN Business, penghapusan rezim pajak non-domisili ini merupakan perubahan besar bagi pemerintah Konservatif Inggris.
Dunia Internasional: Inggris Hapus Aturan Pajak Berusia 225 Tahun yang Istimewakan Orang Kaya
Pemerintahan tersebut sebelumnya menolak seruan untuk menghapuskan status ‘non-dom’, dengan alasan bahwa hal itu akan menimbulkan risiko bagi kemampuan negara untuk menarik investor yang bergerak secara global dan orang asing yang kaya dengan daya beli yang besar.
“Mereka yang paling banyak menanggung beban harus membayar bagian yang adil,” kata Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt kepada parlemen pada Rabu (6/3/2024).
“Setelah mengamati masalah ini selama berbulan-bulan, saya menyimpulkan bahwa kita memang dapat memperkenalkan sistem yang lebih adil dan tetap kompetitif dengan negara-negara lain,” tambahnya.
Menurut perkiraan otoritas pemungut pajak Inggris HM Revenue & Customs, terdapat 68.800 non-domisili di Inggris pada 2022. Non-dom sendiri adalah orang yang tinggal di Inggris tetapi mengaku memiliki tempat tinggal permanen di negara lain.
Status ‘non-dom’ berarti mereka dapat memilih untuk tidak membayar pajak atas pendapatan dan keuntungan modal yang diperoleh di luar negeri hingga 15 tahun setelah tiba di Inggris selama mereka tidak mentransfer uang tersebut ke dalam negeri.
Banyak dari mereka yang tergolong sangat kaya.
Menurut penelitian dari London School of Economics and Political Science dan University of Warwick, pada 2018, lebih dari 40 persen penduduk Inggris dengan pendapatan 5 juta poundsterling atau Rp99,9 miliar (asumsi kurs Rp19.984 per poundsterling Inggris) per tahun mengklaim status non-dom.
Di bawah peraturan baru Hunt, orang-orang yang pindah ke Inggris hanya akan dibebaskan dari pajak atas penghasilan asing selama empat tahun pertama mereka menjadi penduduk.
Hunt menegaskan perubahan yang akan berlaku mulai April 2025 ini akan menjadi bagian dari sistem berbasis residensi yang modern, lebih sederhana, dan lebih adil.
Ia juga memperkirakan penghapusan tersebut akan menghasilkan 2,7 miliar poundsterling atau Rp53,93 triliun per tahun untuk pemerintah pada 2029.
Sebagai informasi, profesor ekonomi di University of Warwick Arun Advani menjelaskan rezim non-dom adalah konsep kolonial kuno yang menentukan status pajak seseorang berdasarkan tempat tinggal yang diinginkan.
Menurut London School of Economics, keringanan pajak untuk non-kerajaan sudah ada sejak 1799 ketika pemerintah ingin melindungi kaum bangsawan agar tidak perlu membayar pajak atas properti mereka di wilayah jajahan Inggris.
Sebaliknya, lanjut Advani, sistem berbasis tempat tinggal menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang berdasarkan berapa banyak waktu yang mereka habiskan di negara tersebut, yang merupakan pendekatan yang digunakan oleh sebagian besar negara lain.
Perubahan ini diumumkan dalam pengumuman anggaran Hunt yang mencakup miliaran pemotongan pajak untuk pekerja menjelang pemilihan umum pertama sejak 2019. Ia juga menaikkan pajak yang lebih tinggi untuk tiket pesawat kelas bisnis dan kelas satu.
Partai Buruh yang beroposisi sebelumnya mengatakan akan menghapuskan rezim non-dom jika mereka berkuasa, dan menggunakan uang yang terkumpul untuk Layanan Kesehatan Nasional.
Tekanan politik untuk menghapuskan sistem ini telah dibangun sejak 2022, ketika Akshata Murty, istri Perdana Menteri Rishi Sunak, terdaftar sebagai non-dom dan mengklaim pembebasan pajak atas penghasilan yang terkait dengan kerajaan perangkat lunak ayahnya di India.
Sejak saat itu, Murty menolak keuntungan-keuntungan tersebut, dengan alasan “rasa keadilan Inggris” dan “gangguan” yang ditimbulkan oleh status pajaknya terhadap suaminya, yang saat itu menjabat sebagai menteri keuangan Inggris.
Namun pada November 2022, Hunt tetap mempertahankan status ‘non-dom’.
“Saya tidak akan melakukan apa pun yang akan merusak daya tarik jangka panjang Inggris, meskipun hal itu memberikan kesempatan yang mudah bagi partai-partai oposisi,” katanya kepada BBC pada saat itu.
Namun, seorang juru bicara kantor perdana menteri mengatakan bahwa Sunak tidak terlibat dalam pengembangan aturan pajak ‘non-dom’ yang baru “untuk mengurangi potensi atau persepsi konflik kepentingan.”
“Perdana menteri tidak dilibatkan dalam semua pengembangan kebijakan dan hanya melihat kebijakan tersebut setelah keputusan akhir diambil,” ucap juru bicara tersebut. (cnnindonesia)
