seputar-Jakarta | Ekonom senior yang merupakan salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengungkapkan dampak yang akan dialami Indonesia bila sejumlah menteri Presiden Joko Widodo mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
Faisal mengungkapkan, dampak itu bisa serupa saat 14 menteri Kabinet Pembangunan VII era pemerintahan Presiden Soeharto mundur. Roda pemerintahan saat itu tidak dapat berjalan mengakibatkan Soeharto pada akhirnya ikut mengundurkan diri.
Lintas Nasional: Ini yang Bakal Terjadi Jika Sri Mulyani Cs Tinggalkan Jokowi
“Beberapa waktu kemudian Pak Harto mundur juga karena dia sudah ‘ya saya mau kerja bagaimana lagi’, begitu,” kata Faisal dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, dikutip Jumat (19/1/2024).
Karena roda pemerintahan saat itu tak berjalan, dan membuat presiden turun takhta, wakil presiden yang saat itu adalah B.J. Habibie harus mengambil alih pemerintahan dengan membentuk kabinet baru.
Maka, Faisal mengatakan, ketika kejadian serupa terjadi saat ini, Wapres Ma’ruf Amin akan menjadi pimpinan yang melanjutkan pemerintahan hingga masa tugas habis pada 2024 dan membentuk kabinet sendiri dengan melaksanakan reshuffle menteri secara besar-besaran.
“Kalau sudah jatuh Jokowi yang punya kepentingan ada anaknya di situ ya (Gibran calon wakil presiden nomor urut 02 dalam Pilpres 2024), keluar dari pemerintahan, wakil presidennya naik kita jaga supaya pilpresnya benar,” tutur Faisal.
“Kalau Wapres sekarang kita kan mudah-mudahan enggak punya agenda politik yang macam-macam ya,” tegasnya.
Faisal mengakui, pergantian kepemimpinan dan mundurnya sejumlah menteri tentu akan memunculkan biaya politik yang besar dan membuat Indonesia menjadi sorotan dunia. Namun, biaya itu menurutnya akan bisa ditolerir dengan hadirnya kepastian hukum karena Pemilu atau Pilpres 2024 berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
“Ada ongkos yang harus kita bayar, saya tidak ingin mengatakan tidak ada ongkosnya ya, ada, tapi manageable karena menciptakan kepastian,” ungkap Faisal.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai Sri Mulyani adalah menteri yang sangat sentral di kabinet Jokowi. Menurut dia, apabila Sri Mulyani benar mundur maka akan menggerus kepercayaan investor dan donor ke Indonesia.
“Kepercayaan investor, donor dan banyak pihak akan berkurang, karena dia ibaratnya penjaga aliran uang ke republik ini, ibaratnya jantung,” kata Tauhid saat dihubungi, Jumat (19/1/2024).
Tauhid mengatakan jabatan menteri keuangan memang bisa diganti dengan orang lain. Tetapi, kapasitas Sri Mulyani dalam mengambil keputusan belum ada yang menandingi. Dia menilai kredibilitas Sri Mulyani dalam mengambil keputusan sudah terbukti ketika krisis Covid-19 melanda Indonesia.
“Belum ada yang sekaliber dia dalam menghadapi krisis, bayangkan dia berapa kali jadi menteri keuangan menandakan bahwa beliau memang penting,” ujar dia.
Tauhid memprediksi apabila Sri Mulyani benar-benar mundur maka pasar keuangan dan pasar saham di Indonesia pasti akan ikut terguncang. Namun, dia mengatakan guncangan itu hanya terjadi sementara. “Kalau menteri lain mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi kalau Bu Sri Mulyani saya kira berpengaruh besar,” kata dia.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat serupa. Dia menilai jika Sri Mulyani benar-benar meninggalkan jabatannya, maka akan menggerus kepercayaan investor.
“Pasti akan terjadi shock terhadap kepercayaan investor, kreditor dan bahkan konsekuensinya kita bisa susah dapat pinjaman baru dan kerja sama investasi misalnya untuk transisi energi,” kata dia.
Bhima mengakui sering berbeda pendapat dengan Sri Mulyani, namun tak dapat dipungkiri kepercayaan internasional kepada Indonesia sebenarnya berpusat di sosok mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. Ketika Sri Mulyani pergi, Bhima khawatir kondisi ekonomi Indonesia yang sebenarnya rapuh akan terlihat.
“Ekonomi tanpa Sri Mulyani sebenarnya rapuh dan kepercayaan internasional hanya bergantung ke Sri Mulyani atau Luhut Binsar Pandjaitan,” kata dia.
Selain karena sosoknya, Bhima mengatakan mundurnya Sri Mulyani juga akan membuat investor bertanya-tanya mengenai kondisi kabinet Presiden Jokowi. Mengingat Sri Mulyani adalah salah satu menteri yang tidak punya latar belakang partai politik. “Sehingga hal itu bisa menandakan bahwa Presiden Jokowi tidak punya lagi dukungan moral dari menteri yang paling punya kapasitas di bidang keuangan,” ujarnya.
Masih Kerja
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menepis langsung kabar soal dirinya akan mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan langsung Sri Mulyani di Istana, Jumat pagi (19/1/2024).
“Masak? Ini masih kerja,” kata Sri Mulyani saat ditanya media apakah dirinya mundur.
Sri Mulyani tak banyak bicara, sambil meminta izin untuk melanjutkan perjalanan.
“Saya bekerja,” tegas Sri Mulyani saat kembali didesak pertanyaan yang sama.
Ekonom senior yang juga merupakan salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri sempat mengungkapkan setidaknya ada 15 menteri yang siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Faisal menyebutkan, total ada 15 menteri yang berpotensi mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
“Kira-kira 15 lah,” kata Faisal dalam Program Closing Bell CNBC Indonesia, seperti dikutip Jumat (19/1/2024).
Faisal menjabarkan, selain dua orang itu, akan ada lima orang menteri yang berasal dari partai politik PDI Perjuangan, lalu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa, dan dua menteri dari PKB. (cnbcindonesia/ss)
