Jakarta, SeputarSumut — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tengah merencanakan peninjauan kembali guna menyesuaikan berbagai program studi (prodi) di perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas tingginya angka lulusan universitas yang saat ini tidak mampu terserap oleh pasar tenaga kerja di Indonesia.
Menurut penjelasan Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukonco, pemerintah akan melaksanakan penataan ulang terhadap prodi-prodi yang ada di universitas agar keterserapan lulusan dapat berjalan secara maksimal. Dalam skema tersebut, kementerian membuka kemungkinan untuk menutup program studi yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan zaman.
Lintas Nasional: Kemendiktisaintek Kaji Penyesuaian Program Studi dan Potensi Penutupan Prodi Tidak Relevan
Pernyataan tersebut disampaikan Badri dalam siaran ulang melalui kanal YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN pada Senin, 27 April 2026. Ia menegaskan perlunya kebijakan eksekusi dalam waktu dekat untuk memilih, memilah, atau menutup prodi tertentu demi meningkatkan relevansi pendidikan dengan sektor ekonomi di masa depan.
Dalam proses transformasi ini, Kemendiktisaintek mengharapkan adanya dukungan penuh serta kerelaan dari konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) dan jajaran rektor di seluruh Indonesia. Badri menekankan bahwa kebijakan ini memerlukan komitmen bersama agar kurikulum dan bidang studi yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan di masa mendatang.
Terkait fenomena kelebihan pasokan lulusan atau oversupply, Badri menyoroti bidang kependidikan sebagai salah satu contoh nyata. Berdasarkan data statistik pendidikan tinggi, sekitar 60 persen program studi di Indonesia didominasi oleh ilmu sosial, di mana porsi terbesarnya ditempati oleh prodi keguruan atau kependidikan.
Data menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia menghasilkan sekitar 490 ribu lulusan kependidikan setiap tahunnya. Namun, angka tersebut sangat tidak seimbang dengan kebutuhan pasar yang tercatat hanya memerlukan sebanyak 20 ribu tenaga lulusan keguruan per tahun.
Lebih lanjut, Badri menyinggung mengenai kecenderungan perguruan tinggi di tanah air yang masih menggunakan pendekatan strategi berbasis pasar (market driven strategy) dalam membuka program studi baru. Melalui pendekatan ini, kampus cenderung membuka bidang prodi hanya berdasarkan popularitas atau tingkat permintaan pendaftaran yang tinggi tanpa mempertimbangkan serapan industri.
Badri juga memberikan proyeksi mengenai potensi kelebihan pasokan di bidang medis. Ia menyebutkan bahwa jika kondisi saat ini dibiarkan tanpa kendali, Indonesia diprediksi akan mengalami oversupply dokter pada tahun 2028 jika merujuk pada standar minimal Bank Dunia. Situasi ini semakin diperumit dengan adanya masalah maldistribusi atau ketidakseimbangan penyebaran tenaga medis di berbagai wilayah.
Sebagai penutup, Sekjen Kemendiktisaintek menegaskan bahwa meskipun bonus demografi saat ini sedang gencar digaungkan, tujuan menjadi negara maju hanya bisa tercapai jika sektor pendidikan tinggi disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi masa depan. Tanpa adanya sinkronisasi tersebut, dipastikan akan terjadi ketidaksesuaian atau mismatch antara kualifikasi lulusan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.(*/cnni)
