seputar-Medan | Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Nurul Hasanudin mengatakan, dalam standarisasi pendataan terdapat satu jaminan terkait dengan lahirnya kualitas data. Jika tak ada standar, tidak berbanding dan masing-masing pemahamannya, ketika bersatu di satu data provinsi maka itu akan terjadi persoalan.
“Akan ada kelemahan disana-sini. Jadi yang terpenting kegiatan ini adalah dimana petugas kami yang ada di daerah itu dikuatkan potensi dan pemahamannya dalam dalam tugas-tugas statistik sosial khususnya,” kata Nurul pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) PJ Statistik Sosial BPS Kabupaten/Kota se-Sumut, di Emerald Garden Hotel, Medan. Berlangsung 20-23 November.
Berita Ekonomi: Kepala BPS Sumut Nurul Hasanudin: Standarisasi Pendataan Jaminan Lahirnya Kualitas Data
Bimtek yang digelar BPS Sumut ini merupakan persiapan untuk menyokong kegiatan BPS Sumut di tahun 2024 agar kualitas data statistik sosial lebih baik lagi sekaligus menguatkan pelaksanaan statistik sosial di kabupaten/kota.
“Jadi yang diundang adalah seluruh penanggung jawab statistik sosial di seluruh kabupaten/kota di Sumut. Ada 33 kabupaten/kota yang di Sumut yang tersebar sangat luas sehingga melalui kegiatan ini kita menyamakan frekuensi dan pemahaman agar standarisasi pelaksanaan lapangan nanti itu bisa lebih baik,” kata Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin, saat pembukaan Bimtek PJ Statistik Sosial BPS Kabupaten/Kota se-Sumut, di Emerald Garden Hotel, Medan, Selasa (21/11/2023).
Hasan menyebutkan, peserta Bimtek dari 33 kabupaten/kota itu ada yang baru dan ada yang lama. Jadi yang lama ada dari Nias Barat karena BPS belum ada disana jadi direkrut dari Nias induk untuk bisa menguatkan agar bisa mengawal pelaksanaan lapangan sosial disana. Juga ada beberapa yang mutasi.
“Karena mutasi dia baru pindah antar kota dan itu dikuatkan disini agar kemampuannya betul-betul sama,”sebut Hasan.
Ditanya apakah ada ketimpangan yang sangat besar antara kabupaten/kota, dikatakan Hasan, sesungguhnya ketimpangan dari sisi kompetensi ada. “Levelisasi pemahaman itu ada. Mungkin yang lebih paham provinsi karena sudah biasa melihat dan hasilnya sudah terlihat. Jadi kegiatan ini memang menguatkan karena boleh jadi masalahnya misalnya di akses. Misalnya di Nias Selatan. Bagaimana mencapai kepulauan, itu punya kendala tersendiri,” jelas Hasan.
Jadi untuk hal ini sebutnya, strategi yang mereka bangun akan dilihat apakah sudah baik atau tidak. Hal itu juga akan dikomunikasikan dalam kegiatan ini. Ia mencontohkan, untuk memantau rumah tangga yang mau disurvei, petugas harus ketok pintu jadi harus dilatih.
“Tidak bisa dihindari memang beberapa akses itu yang menjadi faktor apakah itu fakta terkait dengan kepulauan, jarak, termasuk daerah-daerah sulit. Ada seperti di Kepulauan Nias. Itu punya karakteristik jadi strateginya berbeda dengan di daerah tinggi misalnya di Danau Toba, termasuk di pantai barat dan pantai timur. Itu ada perbedaan strategi untuk kita mengawal kualitas datanya terutama di dalam merekrut petugas. Kan petugas itu banyak yang direkrut dari masyarakat. Nah proses dan cara melatihnya harus disesuaikan seperti soal bahasa. Itu juga strategi kita untuk memudahkan pendataan di lapangan,” kata Hasan
Ia pun berharap, petugas yang diundang di Bimtek ini bisa melakukan pelatihannya dengan baik. Karena ini proses untuk mengawal kualitas data sesungguhnya.
Hasan mengatakan, untuk poin-poin yang ditekankan untuk statistik sosial di setiap daerah sama karena kuesionernya sama. Pertanyaan yang ditanyakan sama. Hanya bagaimana menyampaikan satu pertanyaan tapi dipersepsikan dengan sama.
“Saya contohkan pendataan pengeluaran makan. Ada yang digali dengan dalam. Ada yang masih permukaannya saja misalnya cuma jenis makanan. Tapi ada juga yang mendalam hingga menanyakan bumbunya. Jadi disini, bagaimana juga menggali supaya petugas itu juga care di dalam data yang lengkap. Jadi bukan sekadar mendata, tapi harus lengkap sesuai fakta apa yang dikonsumsi. Karena itu nanti akan berdampak pada angka kemiskinan,” bilang Hasan.(Siong)
