seputar – Medan | Tim Hukum Nasional (THN) AMIN Sumut merespons sinyal Presiden Jokowi mendukung salah satu capers-cawapres yang bertarung dalam Pilpres 2024. Menurutnya sikap presiden tersebut memalukan.
“Kami dari Tim Hukum AMIN Sumatera Utara atas fenomena bagaimana presiden, perangkat-perangkat yang digerakkan seandainya sudah masuk ke ranah pemain maka kami katakan presiden tahun 2024 Jokowi sangat memalukan. Itu satu,” kata Ketua THN AMIN Sumut Yance Aswin, Sabtu (3/2/2024).
Sorot Politik: Ketua THN AMIN Sumut: Sikap Jokowi Sangat Memalukan!
Yance juga mengomentari jika masyarakat Indonesia dalam pemilu 2024 taat hukum. Namun dengan melihat kondisi politik saat ini, masyarakat akan berselisih dalam pemilu 2024.
“Yang kedua untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kecurangan ini sebenarnya masyarakat akhirnya akan bergerak dan berselisih dengan penyelenggara,” terangnya.
“Karena pada prinsipnya masyarakat ini sebenarnya patuh hukum. Sampai hari ini tidak ada pergerakan apapun di Indonesia ini karena masyarakat masih percaya terhadap konstitusi yang berjalan tapi pada saat 14 Februari menuju ke sana ini riak-riaknya sudah semakin dalam,” sambungnya.
Perselihan itu, disebut Yance, muncul setelah melihat fenomena banyaknya gerakan merespons situasi politik yang tak kondusif termasuk dari akademisi sejumlah universitas di Indonesia. “Kenapa saya katakan, civitas akademik, kampus-kampus sudah mulai bergeliat menyatakan tentang demokrasi dan etika,” akunya.
Sehingga Yance meminta Jokowi agar menunjukkan sikap netral dalam pemilu 2024.
“Saya pikir di sini sebagai pemimpin negara Pak Jokowi tolonglah, Pak Jokowi anda tunjukkanlah apa yang anda cakap kan sebelumnya (netral). Anda buktikan, supaya masyarakat Indonesia yang anda pimpin hari ini itu percaya bahwa pemerintah benar-benar berada di posisi segala sesuatu untuk kesuksesan pemilu 2024,” pungkasnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye dalam pemilu. Bahkan para menteri juga dibolehkan untuk memihak.
“Presiden tuh boleh lho kampanye, presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi dilansir dari detikNews.
Namun Jokowi mengatakan pejabat yang berkampanye tak boleh menggunakan fasilitas negara. (detik)
