Medan, SeputarSumut — Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen sebagai langkah lanjutan memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global yang tinggi. Langkah pre-emptive ini juga diambil demi menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen.
“Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen yang ditetapkan Pemerintah,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 18 Juni 2026.
Berita Ekonomi: Langkah Pre-emptive Jaga Stabilitas Rupiah, Bank Indonesia Naikkan BI-Rate Menjadi 5,75 Persen
Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 17 hingga 18 Juni 2026 tersebut juga menetapkan kenaikan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75 persen. Selain itu, suku bunga Lending Facility turut mengalami kenaikan sebesar 25 bps sehingga kini berada pada level 6,50 persen.
Perry Warjiyo menjelaskan bahwa di sisi lain, kebijakan makroprudensial serta sistem pembayaran tetap diarahkan agar akomodatif terhadap pertumbuhan ekonomi atau pro-growth. Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik dengan meningkatkan kredit dan pembiayaan ke sektor riil, sembari memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.
“Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran,” ujarnya.
Guna mendukung efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga nilai tukar Rupiah dan inflasi, Bank Indonesia menaikkan intensitas intervensi valuta asing. Intervensi dilakukan secara konsisten di pasar luar negeri melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), serta di pasar domestik melalui transaksi spot maupun Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).
Struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada seluruh tenor, yakni 6, 9, dan 12 bulan, juga dijaga tetap sejalan dengan kenaikan BI-Rate. Langkah ini diproyeksikan mampu mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik bagi aliran masuk investasi portofolio asing.
“Melanjutkan pemberian insentif penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing sebesar 10 persen guna semakin meningkatkan daya tarik masuknya investor asing serta mengkompensasi kewajiban yang selama ini ditanggung investor,” tutur Perry.
Bank Indonesia berkomitmen menjaga kecukupan likuiditas perbankan dengan memastikan uang primer tumbuh double digit atau di atas 10 persen sejalan dengan ekspansi moneter. Upaya ini ditempuh melalui pembukaan kembali window lelang instrumen repurchase agreement (repo) tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan sebagai instrumen utama ekspansi likuiditas.
Penguatan kebijakan makroprudensial dilakukan dengan menaikkan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) dari batas maksimal 35 persen menjadi 40 persen dari modal bank yang mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026. Penyesuaian ini ditujukan untuk memperlebar akses pendanaan perbankan dari luar negeri demi mendukung penyaluran kredit secara pruden.
“Sinergi bersama Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong kredit atau pembiayaan perbankan melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI),” paparnya.
Bank Indonesia juga akan memublikasikan hasil asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan fokus pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang masuk dalam cakupan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Langkah digitalisasi sistem pembayaran terus diakselerasi sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, salah satunya dengan memperpanjang kebijakan kartu kredit dan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) hingga 31 Desember 2026. Batas minimum pembayaran kartu kredit ditetapkan sebesar 5 persen dari total tagihan dengan denda keterlambatan maksimal 1 persen atau tidak melebihi Rp100.000.
Tarif SKNBI dari Bank Indonesia ke perbankan dipatok Rp1, sementara tarif maksimal dari bank ke nasabah dibatasi sebesar Rp2.900. Langkah ini dibarengi perluasan keuangan digital lewat program QRIS Jelajah Indonesia 2026 dan ekspansi QRIS Antarnegara.
“Perluasan akseptasi keuangan digital melalui program QRIS Jelajah Indonesia 2026 dan ekspansi QRIS Antarnegara, serta implementasi lanjutan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) yang mencakup Digital Talenta Berdaya dan Berkarya (Digdaya) dan Hackathon serta sinergi dengan Pemerintah melalui Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD) dan Digdaya,” jelasnya.
Pada sektor pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA), Bank Indonesia memperluas ekosistem produk, harga, pelaku, dan infrastruktur demi mendukung skema Local Currency Transaction (LCT). Skema ini diterapkan bersama sejumlah negara mitra guna memfasilitasi aktivitas perdagangan serta investasi internasional.
Prinsip kehati-hatian di dalam pasar valas diperketat melalui penurunan ambang batas (threshold) pembelian tunai valuta asing terhadap Rupiah tanpa underlying menjadi sebesar USD10.000 per pelaku per bulan mulai 1 Juli 2026. Pada tanggal yang sama, threshold kewajiban dokumen pendukung transfer dana keluar negeri (outgoing) dalam valas juga disesuaikan dari setara di atas USD50.000 menjadi setara di atas USD25.000.
“Perluasan kerjasama internasional dengan sejumlah bank sentral di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait,” kata Perry.
Lebih lanjut, Bank Indonesia mempererat koordinasi dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal. Sinergi ini dirancang untuk memitigasi efek gejolak global akibat konflik di Timur Tengah serta mendukung realisasi program Asta Cita Pemerintah.
Meskipun tensi global sedikit mereda berkat kesepakatan interim antara Amerika Serikat dan Iran pada 14 Juni 2026, ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 tetap tinggi. Konflik berkepanjangan tersebut telah mengganggu jalur produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan global sehingga menurunkan proyeksi ekonomi dunia.
Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 diprediksi melambat di level 3,0 persen dengan inflasi dunia yang merangkak naik ke kisaran 4,4 persen. Situasi tersebut memaksa sejumlah bank sentral global untuk mengerek suku bunga acuan mereka demi meredam gejolak inflasi.
Suku bunga bank sentral Amerika Serikat, Fed Funds Rate, saat ini tertahan di posisi 3,75 persen dengan peluang kembali naik akibat proyeksi inflasi AS yang masih tinggi. Pembengkakan defisit fiskal di AS juga mengerek yield US Treasury hingga menyentuh 4,49 persen untuk tenor 10 tahun dan 4,18 persen untuk tenor 2 tahun per 17 Juni 2026.
Kondisi tersebut memperkuat indeks dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) maupun negara berkembang (ADXY). Dampaknya, aliran modal investor global cenderung beralih ke aset aman atau safe-haven assets di negara maju, sementara penempatan investasi di negara Emerging Markets masih belum solid.
“Ke depan, perkembangan negosiasi antara AS dan Iran terkait kesepakatan penyelesaian konflik di Timur Tengah diperkirakan masih dinamis sehingga memerlukan kewaspadaan serta penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” tuturnya.
Di tengah tekanan eksternal tersebut, pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia dilaporkan masih terjaga kokoh berkat sokongan permintaan dari dalam negeri. Konsumsi Pemerintah mencatat pertumbuhan tinggi yang didorong oleh percepatan realisasi program prioritas, pencairan gaji ke-13 ASN, serta penyaluran bantuan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat.
Sektor investasi juga menunjukkan tren peningkatan yang tecermin dari posisi Purchasing Manager Index (PMI) di zona ekspansi, terutama ditopang oleh proyek-proyek pembangunan infrastruktur Pemerintah. Di sektor luar negeri, kinerja ekspor terus didorong guna mengoptimalkan momentum tingginya harga komoditas global demi mengompensasi perlambatan ekonomi dunia.
“Ke depan, berbagai program stimulus Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta implementasi program prioritas terus dioptimalkan untuk mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari permintaan domestik,” pungkasnya.
Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan bauran kebijakan makroprudensial longgar dan digitalisasi sistem pembayaran dalam menyokong aktivitas ekonomi inklusif. Melalui seluruh instrumen kebijakan tersebut, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk keseluruhan tahun 2026 akan berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen.(Siong)
