seputar – Jakarta | Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen mengkritik kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang melabeli seruan demokrasi civitas akademika sebagai partisan.
Kritik itu terungkap saat Delpedro menghadiri konferensi pers di gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Jumat (9/2).
Sorot Politik: LSM Kritik Balik Kabinet Jokowi
“Bagi Lokataru Foundation bentuk labeling tersebut adalah bentuk bahwa ketidakmampuan dari Presiden Jokowi, dari pemerintah menerima kritik dari civitas akademika,” kata dia.
Belakangan ini, sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap mengkritik kondisi demokrasi di era Jokowi.
Mereka mengingatkan presiden RI untuk bertindak sesuai koridor demokrasi dalam menghadapi Pemilu 2024. Para sivitas akademika itu juga menyerukan agar pemilu bisa digelar dengan jujur dan adil.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana lalu merespons kritik itu. Dia menyebut seruan tersebut sebagai strategi politik partisan untuk pemilu 2024.
Menteri Investasi sekaligus Politikus Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga menyampaikan komentar serupa. Dia meyakini ada pihak yang mendalangi gerakan dan petisi dari sivitas akademika.
Di kesempatan itu, Delpedro lantas bertanya-tanya jika Jokowi tak mendengar suara masyarakat lantas masukan siapa atau pihak mana yang dia dengar.
“Maka selama ini Presiden Joko Widodo mendengar siapa ketika ada pandangan berbeda dari warga disebut sebagai ancaman, disebut sebagai hoaks, disebut sebagai kepentingan elektoral,” ujar dia.
Di acara tersebut, Delpedro juga menceritakan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Harkristuti, mendapat intimidasi berupa pesan Whatsapp dari aparat berseragam usai dia mengkritik pemerintahan Jokowi.
Di waktu terpisah, Hakristuti mengakui memang mendapat intimidasi.
“Kami juga sudah agak diintimidasi juga sebenarnya, untuk menjalankan agar pemilu kita ini berjalan dengan adil dan baik,” ujar Harkristuti kepada wartawan di Depok pada awal Februari. (CNN)
