seputar – Jakarta | Media yang fokus di hubungan internasional, Foreign Policy (FP), mewanti-wanti kebangkitan dinasti baru di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Pemimpin Redaksi FP Allison Meakem menulis analisis berjudul “Kebangkitan Dinasti Baru di Indonesia era Jokowi” yang rilis pada awal Januari.
Lintas Nasional: Media AS Soroti Dinasti Baru Era Jokowi Widodo
Dia menyoroti situasi pilpres Indonesia yang akan berlangsung pada 14 Februari. Jokowi telah menjabat dua periode dan secara konstitusional dilarang mencalonkan diri kembali.
“Namun hal itu tidak menghentikannya untuk mengembangkan apa yang oleh jurnalis Joseph Rachman disebut sebagai ‘dinasti’,” ujar Meakem.
Gambaran dinasti itu Meakem kutip dari tulisan berjudul Indonesia’s Presidential Elections Are an Exercise in Nepotism yang rilis di Foreign Policy pada November.
Mahkamah Agung Indonesia membatalkan batasan usia minimum 40 tahun untuk mengizinkan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju jadi calon wakil presiden bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Jokowi belum mendukung kandidat mana pun, tetapi diasumsikan secara pribadi mendukung Prabowo-Gibran.
Meakem, mengutip Joseph, menyebut Jokowi ingin mempertahankan kekuasaan dengan cara dia.
“Kini [Jokowi] menggunakan metode oligarki yang lazim di negara ini karena ia ingin tetap menjadi pemain yang berkuasa setelah ia meninggalkan jabatannya,” ujar dia.
Meakem juga mendeskripsikan pilpres dan situasi di Indonesia sebelum era Jokowi.
“Demokrasi adalah institusi yang muda dan berharga-tetapi belum sempurna- di Indonesia,” kata dia di tulisan tersebut.
Meakem lantas menceritakan kondisi Indonesia di bawah Soeharto dari 1966-1998. Dia terkenal kejam, membungkam oposisi, dan membuat aturan yang mempertahankan kekuasan.
“PDIP juga menjadi pihak yang memfasilitasi kebangkitan Presiden petahana Joko Widodo atau yang dikenal dengan Jokowi,” lanjut Meakem.
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Dalam tulisannya, Meakem mengatakan belakangan ini PDIP dan Jokowi kian terpisah.
“Ketika Jokowi melanggar norma-norma partai dan mulai membangun basis dukungannya sendiri,” ujar dia.
Meski membuat kemajuan, masa jabatan Jokowi juga menuai kontroversi. DI bawah pemerintahan dia, situasi HAM di Indonesia kian buruk, dan institusi demokrasi semakin lemah.
Meakem mencantumkan kutipan dari Journal Democracy yang rilis pada Oktober 2021.
“Di bawah masa jabatannya, pemilihan umum yang bebas terancam, kebebasan sipil menurun, pejuang korupsi dan pengawasan legislatif melemah, dan peran angkatan bersenjata dalam urusan sipil meningkat,” demikian di jurnal itu. (CNN)
