Jakarta, SeputarSumut — Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, mengungkapkan perkembangan terbaru mengenai kondisi para penyintas. Beliau menyatakan bahwa saat ini mayoritas warga yang terdampak bencana sudah tidak lagi mendiami tenda-tenda darurat, sebuah pencapaian yang menandai kemajuan besar dalam penanganan pengungsi.
Berdasarkan data yang dipaparkan Tito, jumlah masyarakat yang masih dalam proses penanganan kini tersisa sekitar 47 kepala keluarga (KK) atau setara dengan 173 jiwa. Statistik ini menunjukkan penurunan yang sangat drastis jika dibandingkan dengan data awal yang sempat menyentuh angka 2,1 juta jiwa. Oleh sebab itu, kondisi di lapangan saat ini diklaim telah “mendekati 100 persen” bebas dari pemukiman tenda, walaupun prosesnya belum benar-benar tuntas sepenuhnya.
Lintas Nasional: Mendagri Tito Karnavian: Penanganan Pengungsi Sumatra Mendekati 100 Persen Tuntas
“Mengenai pengungsi, kondisinya sudah mendekati 100 persen. Saya menggunakan kata ‘mendekati’, jadi saya tidak mengatakan sudah 100 persen tuntas,” tutur Tito kepada para jurnalis pada Senin (23/3).
Pencapaian tersebut, menurut Mendagri, merupakan bukti nyata dari langkah-langkah sistematis dalam menanggulangi dampak bencana. Fokus utama pemerintah adalah memastikan kelayakan tempat tinggal sementara agar tidak ada lagi warga yang harus bertahan di bawah tenda dalam jangka waktu lama.
Namun demikian, Tito memberikan catatan penting bahwa pemulihan wilayah pascabencana secara menyeluruh masih merupakan pekerjaan rumah yang sedang berjalan. Proses ini mencakup berbagai sektor fundamental yang memerlukan durasi waktu tertentu untuk diselesaikan secara total.
“Masih ada fasilitas pendidikan yang membutuhkan perhatian khusus kita dan belum selesai. Begitu juga dengan normalisasi sungai, serta perbaikan jalan desa dan jalan kabupaten yang jumlahnya cukup banyak. Semua itu memang membutuhkan waktu (it takes time),” jelasnya.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memacu percepatan pembenahan infrastruktur serta pemulihan layanan publik. Langkah bertahap ini diambil guna memastikan seluruh fungsi sosial dan ekonomi di daerah terdampak dapat beroperasi normal kembali seperti sedia kala.
Sebagai penutup, Tito menyampaikan harapannya agar publik dapat memahami informasi perkembangan penanganan pascabencana ini secara komprehensif. Ia menekankan pentingnya melihat setiap capaian dalam konteks yang tepat agar gambaran situasi di lapangan dapat diterima secara utuh.(*/cnni)
