seputar-Berastagi | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berusaha membuat level bermain konsumen dengan industri jasa keuangan selalu berada pada level yang sama sebagai salah satu strategi atau upaya dalam memberikan perlindungan bagi konsumen.
“Kita mencoba menyamakan level itu, bukan industri keuangannya disini, konsumennya di bawah terus ‘diinjak-injak’. Jadi konsumen punya hak 50 maka industri keuangan haknya juga 50, begitu juga dengan kewajibannya jika konsumen 30 maka industri keuangan juga sama. Kami mencoba melakukan itu dengan perlindungan konsumen,” kata Analis Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Raya D Theresia pada acara Media Gathering OJK Sumut di Berastagi, Kabupaten Karo, Jumat (8/12/2023).
Berita Ekonomi: Menyamakan Level, Salah satu Strategi OJK Sumut dalam Perlindungan Konsumen
Strategi pertama yang dilakukan OJK kata Raya adalah dari sisi preventif melalui regulasi yang sangat banyak terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Yang terbaru adalah Undang-Undang PUJK Nomor 6 Tahun 2022.
“Misalnya dalam memasarkan produk industri jasa keuangan diwajibkan memiliki rekaman. Jika suatu saat terjadi dispute atau sengketa di kemudian hari maka bukti rekaman itu akan diputar.Jadi ini kita bebankan pada indutri jasa keuangan untuk menyediakan bukti itu, bukan kepada konsumen,”ungkap Raya D Theresia.
Kemudian upaya perlindungan konsumen lainnya adalah melalui edukasi finasial sebab OJK melihat pengaduan terbanyak saat ini ada di industri pembiayaan baik itu terkait perilaku petugas saat menagih maupun biaya yang terlalu berat dan lainnya.
“Jika ditelaah lebih mendalam ternyata pengelolaan keuangan masyarakat Indonesia masih belum baik, belum paham bahwa maksimal angsuran dari pendapatan kita itu 30 persen. Begitu lebih dari 30 persen ya kita harus siap-siap hidup tak nyaman atau gali lobang tutup lobang karena pendapatannya sudah habis untuk melakukan cicilan kredit atau pembiayaan,”ungkap Raya.
Untuk itu sebut Raya, OJK senantiasa mencoba dari sekolah-sekolah mulai tingkat SD untuk mengajari anak-anak agar mulai menabung sejak dini dengan membuka rekening tabungan seperti simpanan pelajar.
“Masuk ke SMP dan SMA maka kita kenalkan lagi kepada mereka yang lebih hebat lagi, seperti asuransi indutri jasa keuangan Indonesia. Seperti BPJS Kesehatan coba tanya papa mamanya kalau punya, itu adalah asuransi supaya kalau kenapa-kenapa biaya yang ditanggung itu tak akan ‘meledak’ seandainya kalau sakit. Itu yang kami coba melakukan edukasi finansial mulai dari kecil karena setelah besar kelihatan yang paling banyak itu adalah masalah di sektor industri pembiayaan, permintaan restrukturisasi kredit yang artinya mereka tak mampu membayar pembiayaan yang sudah diterima karena salah menghitungnya,” papar Raya.
Selanjutnya yang paling baru lagi adalah pengawasan Market Conduct, jika dulunya di OJK masih terpusat atau sosilisasinya hanya dilakukan kantor pusat saja. Untuk tahun 2024 nantinya hal ini akan didelegasikan kepada kantor-kantor OJk di daerah.
“Nah dalam market conduct ini OJK berusaha menyamakan level atau kedudukan, hak dan kewajiban antara konsumen dan industri jasa keuangan. Contohnya perjanjian baku seperti pembukaan form tabungan akan dilihat oleh OJK apakah pasal-pasalnya sudah berimbang. Kemudian seperti akad pembiayaan atau akad kredit akan dilihat pasal-pasalnya bagaimana adakah tidak klausul-klausul yang dilarang secara peraturan. Ini akan mulai diperiksa oleh kantor-kantor OJK di daerah. Jadi tak hanya kantor pusat saja yang memeriksa, tapi sekarang semua kantor daerah melakukan pengawasan terhadap market conduct hingga ke iklan-iklannya.
Upaya preventif lainnya adalah meminta PUJK untuk menghentikan aktivitas jika terdapat kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Kalau kami OJK yang di daerah biasanya melakukan kontak dengan intel Polda untuk menanyakan apakah di wilayah tertentu adakah kegiatan-kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat. Itu yang kami lakukan untuk mendapat informasi sesegera mungkin, jangan sampai keburu besar dan telah banyak merugikan masyarakat baru terdeteksi,” pungkas Raya.
Terkait perkembangan edukasi dan perlindungan konsumen, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan2 Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara, Anton Purba mengatakan, dalam mewujudkan fungsi pelayanan publik, OJK juga dengan rutin melakukan sosialisasi terkait produk dan jasa keuangan ataupun pengetahuan keuangan umum kepada berbagai lapisan masyarakat di Sumut.
“Upaya ini kita lakukan secara roadshow ke seluruh kabupaten dan kota di Sumut,”sebut Anton.
Selama periode Januari hingga November tahun 2023, sebut Anton, Kantor OJK Provsu telah mengadakan sebanyak 74 kegiatan edukasi keuangan yang berhasil merangkum partisipasi lebih dari 24.350 peserta di wilayah Sumut.
Kegiatan ini termasuk program Roadshow Edukasi Daerah 3T, rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2023 (beberapa kegiatan dapat terlihat pada slide, yaitu di Tapanuli Selatan, Deli Serdang, Simalungun, dan pengenalan pasar modal kepada generasi muda.
Dalam rangka menyelenggarakan puncak Bulan Inklusi Keuangan 2023, lanjut Anton, Kantor OJK Provsu bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Sumatera Utara (Forkom-IJK Sumut) menyelenggarakan kegiatan Pasar Keuangan Rakyat 2023 yang dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut di Binjai Super Mall, Kota Binjai. Kegiatan ini dihadiri oleh total ±5.000 pengunjung dengan total nominal transaksi sebesar Rp665 juta.
Kemudian terdapat juga kegiatan OJK Goes to School di Kabupaten. Dairi yang merupakan kegiatan edukasi pengenalan sektor jasa keuangan dan perencanaan keuangan dini kepada pelajar SMP dan SMA. Kegiatan ini merupakan komitmen OJK dalam membangun masa depan generasi muda yang cerdas dan terencana.
Selain itu Kantor OJK Provsu juga senantiasa menjalankan fungsi perlindungan konsumen dengan menerima dan menindaklanjuti pengaduan nasabah jasa keuangan.
Dalam periode Januari hingga Oktober 2023, terdapat total 922 pengaduan konsumen jasa keuangan Sumut yang diterima dan ditindaklanjuti OJK KR 5, baik yang melalui APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen) maupun datang langsung ke Kantor OJK Provsu.
Pengaduan terbanyak berasal dari nasabah Perbankan sebanyak 402 pengaduan, diikuti dengan nasabah Asuransi sebanyak 247 pengaduan dan Perusahaan Pembiayaan sebanyak 152 pengaduan.(Siong)
