Medan, SeputarSumut — Anggota Komisi III DPRD Kota Medan Sri Rezeki mendesak PT Pertamina (Persero) agar segera mengevaluasi jalur distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pengelola SPBU diminta lebih disiplin menerapkan sistem pelayanan digital seperti QR Code serta memperpanjang jam layanan guna mengurai penumpukan kendaraan.
“Saat ini antrean truk logistik dan angkutan umum di SPBU-SPBU semakin meresahkan masyarakat. Antrian yang meluber ke bahu jalan ini sangat mengganggu arus transportasi umum serta roda perekonomian masyarakat. Kita minta masalah ini segera diatasi, jangan dibiarkan berlarut-larut,” kata Sri Rezeki dihububgi wartawan, Rabu (24/6/2026).
Sorot Politik: DPRD Medan Desak Pertamina Evaluasi Distribusi BBM Bersubsidi
Politisi PKS ini mengungkapkan, antrean panjang kendaraan yang mengular hingga memakan badan jalan kerap terjadi di SPBU Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas. Akibatya terjadi kemacetan parah yang melumpuhkan aktivitas distribusi logistik dan usaha masyarakat sekitar.
“Saya sering terjebak kemacetan di kawasan itu dalam beberapa hari terakhir. Truk bertonase besar mengantre sampai memakan badan jalan, ini yang membuat masalah besar,” ujar Sri Rezeki.
Menurutnya, kelangkaan BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite di SPBU ini juga dipicu oleh berkurangnya pasokan atau keterlambatan pengiriman dari penyalur. Selain itu, lonjakan permintaan juga terjadi akibat adanya disparitas harga setelah kenaikan harga Pertamax, yang membuat banyak pengendara beralih ke produk subsidi seperti Pertalite dan Solar.
“Dampak dari kemacetan ini mengganggu sektor ekonomi. Ada pengiriman barang yang terhambat, ada pekerja atau pebisnis yang terjebak kemacetan sehingga menurunkan produktivitas, biaya operasional juga membengkak,” tandasnya.
“Kita meminta agar masalah ini segera diatasi. Pengawasan ketat segera dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan roda perekonomian masyarakat tidak terganggu,” tambahSriRezeki.(BEN)
