Jakarta, SeputarSumut – Pemerintah mengambil langkah cepat dengan merelaksasi aturan penggunaan barcode untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di wilayah terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Relaksasi ini dilakukan guna memastikan kelancaran distribusi energi bagi masyarakat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi keputusan ini saat memberikan keterangan resmi di Tapanuli Tengah, Pinangsori, pada Selasa (2/12). Menurut Bahlil, pemerintah telah membebaskan penggunaan barcode untuk pembelian BBM di SPBU. “Distribusi BBM, kemudian Elpiji juga harus jalan. Tadi pagi kami sudah mengeluarkan relaksasi aturan bahwa untuk orang membeli, masyarakat membeli, BBM di SPBU tidak perlu dulu memakai barcode,” ujarnya.
Berita Ekonomi: Pemerintah Bebaskan Barcode Beli BBM di Wilayah Terdampak Bencana
Pembebasan penggunaan barcode ini berlaku secara bebas di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Bahlil menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya untuk mempercepat proses pelayanan dan akses energi kepada masyarakat. Relaksasi terkait pembelian BBM subsidi ini akan tetap diterapkan hingga kondisi pascabencana di seluruh wilayah Sumatra tersebut dinyatakan pulih dan aktivitas warga kembali normal.
Meskipun stok BBM dan LPG di Aceh, Sumbar, dan Sumut diklaim masih mencukupi kebutuhan warga, Bahlil menyatakan bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah kendala akses jalur darat menuju SPBU. Oleh karena itu, Kementerian ESDM bersama dengan PT Pertamina (Persero) mengambil inisiatif untuk mengalihkan jalur distribusi BBM dan LPG, sebagian melalui jalur laut dan udara.
Menteri ESDM menjelaskan upaya mobilisasi ke daerah-daerah terisolasi akibat bencana. “Mobilisasinya untuk ke daerah-daerah yang bisa dijangkau karena jalan putus, jembatan putus, ini yang menjadi persoalan yang kita hadapi bersama. Tapi sekarang kita pakai cara, ada beberapa yang pakai pesawat, ada beberapa juga yang pakai rakit. Kayak di Aceh, di Bireuen itu kita rakit. Untuk muat, naik,” jelas Bahlil.
Selain kendala terbatasnya akses BBM dan LPG, Bahlil juga menyinggung bahwa akses listrik di wilayah bencana juga belum beroperasi secara maksimal. Sebagai contoh, di Sibolga, dari total 19 Megawatt (MW) listrik yang tersedia, baru 7 MW yang dapat dioperasikan karena harus menggunakan tekanan jaringan rendah.
Guna menanggulangi persoalan tersebut, Bahlil menyatakan komitmen untuk segera memulihkan layanan dengan melibatkan semua pihak terkait. “Nah ini saya bersama Dirut PLN dan Dirut Pertamina memastikan agar bisa segera pulih. Kita memakai jaringan yang maksimal,” ujar Bahlil. Beliau juga memastikan PT PLN akan menormalisasi pasokan listrik dengan mengoperasikan jaringan secara maksimal.(*/cnni).
