Jakarta, SeputarSumut — Proses penyediaan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, kini sedang dipacu oleh pemerintah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, memberikan instruksi tegas agar seluruh pengerjaan proyek tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dalam kurun waktu kurang dari tujuh hari.
Langkah percepatan ini berfokus pada lokasi pembangunan huntara di Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru. Sebagaimana dilaporkan oleh Antara, Suharyanto telah meminta pihak pengembang untuk menjamin kesiapan hunian tersebut agar para penyintas yang kehilangan tempat tinggal dapat segera melakukan mobilisasi dan menempati fasilitas yang disediakan.
Lintas Nasional: Pemerintah Targetkan Pembangunan Huntara Korban Banjir Aceh Tamiang Rampung Dalam Sepekan
BNPB memandang pengadaan huntara sebagai prioritas utama karena kondisi mendesak para pengungsi yang kehilangan rumah sewa mereka akibat terjangan banjir bandang pada akhir tahun lalu. Sejak bencana tersebut terjadi, sejumlah warga terpaksa bertahan hidup di lokasi pengungsian darurat yang dinilai kurang memenuhi standar kelayakan bagi tempat tinggal manusia.
Suharyanto mengungkapkan bahwa mayoritas calon penghuni huntara ini merupakan warga yang sebelumnya tidak memiliki aset properti pribadi dan hanya menyewa tempat tinggal. Ketika bencana melanda dan menghancurkan bangunan sewa tersebut, warga kehilangan arah karena tidak memiliki tempat bernaung permanen lainnya.
Berdasarkan aturan yang berlaku, kelompok masyarakat ini awalnya tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan dana tunggu hunian dari pemerintah lantaran ketiadaan status kepemilikan rumah pribadi. Menanggapi kendala regulasi tersebut, BNPB memutuskan untuk melakukan langkah diskresi melalui pembangunan unit huntara sebagai bentuk perlindungan sosial dan solusi cepat bagi warga.
Mengenai total kapasitas hunian, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera saat ini tengah menelaah usulan dari Bupati Aceh Tamiang. Usulan tersebut mencakup penambahan sebanyak 97 unit huntara guna memastikan seluruh warga yang membutuhkan dapat terakomodasi dengan baik.
Paralel dengan pembangunan fisik huntara, otoritas terkait juga telah memulai pendistribusian dana stimulan untuk renovasi rumah tinggal warga. Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Safrizal Zakaria Ali, menekankan bahwa penyaluran bantuan ini bertujuan untuk mengakselerasi pemulihan kondisi sosial serta stabilitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak.
Cakupan bantuan perbaikan rumah ini sangat luas, terdiri dari 2.336 unit rumah dengan kategori rusak ringan, 1.722 unit rusak sedang, dan 1.889 unit dengan kerusakan berat. Alokasi bantuan ini tersebar di empat wilayah utama, yaitu Kecamatan Karang Baru, Bandar Pusaka, Bendahara, serta Kecamatan Rantau yang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penerima bantuan paling banyak.
Di lokasi huntara, pengerjaan sarana pendukung juga dilakukan secara intensif, terutama pada bagian infrastruktur publik. Jalur pedestrian di lingkungan Huntara Tamiang harus menjalani proses perbaikan setelah teridentifikasi adanya penyalahgunaan fungsi, di mana jalur pejalan kaki tersebut kerap dilintasi oleh kendaraan bermotor oleh warga.
Berdasarkan pengecekan di lapangan pada 21 April 2026, struktur jalur pedestrian tersebut terancam mengalami kerusakan permanen karena dipaksa menanggung beban yang melebihi kapasitas desain teknisnya. Otoritas menegaskan bahwa jalur tersebut sejak awal memang tidak dipersiapkan sebagai jalan perlintasan kendaraan roda dua maupun roda empat.
Sebagai bentuk penanganan, tim di lapangan tengah melakukan penguatan struktur melalui penambahan lapisan material dasar serta pengecoran kembali pada area yang mengalami deformasi. Langkah teknis ini dilakukan untuk menjaga umur pakai fasilitas publik tersebut agar tetap terjaga dalam jangka panjang.
Project Manager Huntara Tamiang dari PT Nindya Karya, Irwan, memberikan jaminan bahwa proses rehabilitasi fasilitas ini dilakukan dengan standar keamanan yang ketat. Pihaknya berupaya keras agar perbaikan jalur tersebut selesai dalam waktu singkat sehingga aktivitas harian masyarakat tidak terganggu terlalu lama.
Pekerjaan perbaikan infrastruktur tambahan ini diproyeksikan akan selesai dalam waktu empat hari kerja. Selama periode pemulihan ini berlangsung, pihak pengelola secara aktif memberikan edukasi dan imbauan kepada penghuni huntara agar nantinya menggunakan fasilitas umum sesuai dengan fungsinya masing-masing demi kenyamanan bersama.(*/cnni)
