Jakarta, SeputarSumut — Langkah strategis tengah diambil pemerintah pusat guna mengakselerasi pendirian hunian tetap (huntap) bagi penduduk di wilayah Sumatra yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana hidrometeorologi. Fokus utama dari kebijakan ini adalah memastikan warga terdampak tidak tertahan terlalu lama di hunian sementara (huntara) dan segera mendapatkan rumah yang layak.
Kesiapan proses transisi ini dipantau langsung oleh Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Saat melakukan peninjauan di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara pada Kamis (26/3), ia menegaskan bahwa fase pembangunan kini telah bergeser. “Ini memang sudah tahapnya, tahap huntara sudah hampir selesai. Jadi sudah mulai masuk ke tahap sudah digenjot percepatan huntap semua,” jelas Tito didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.
Lintas Nasional: Percepatan Pembangunan Huntap di Sumatra: Pemerintah Targetkan Warga Segera Pindah dari Hunian Sementara
Dalam implementasinya, pemerintah menerapkan dua model pembangunan rumah, yakni skema in-situ dan skema komunal. Melalui skema in-situ, penduduk diperbolehkan membangun kembali hunian mereka di lokasi yang dinyatakan aman dengan bantuan dana stimulan senilai Rp60 juta dari BNPB yang dicairkan dalam dua termin. Selain pembangunan mandiri oleh warga, proses konstruksi juga dapat didelegasikan sepenuhnya kepada pihak BNPB.
Implementasi skema in-situ ini terlihat nyata di wilayah Aceh berdasarkan hasil koordinasi pusat. Tito mengungkapkan bahwa dari total 26 ribu unit yang direncanakan, sekitar 15 ribu di antaranya menggunakan metode in-situ, baik yang pengerjaannya dikelola langsung oleh BNPB maupun yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat dengan dukungan dana bantuan.
Berbeda dengan in-situ, skema komunal menitikberatkan pada pembangunan rumah di dalam satu kawasan terpadu yang lahannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Pengerjaan fisiknya dikomandoi oleh Kementerian PKP atau melalui pola gotong royong yang melibatkan lintas kementerian, lembaga, hingga sektor non-pemerintah.
Proyek di Desa Dolok Nauli sendiri menjadi representasi keberhasilan skema komunal yang melibatkan kontribusi sektor swasta, yakni Yayasan Buddha Tzu Chi. Yayasan ini mengambil peran besar dengan membangun total 2.603 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak: 1.000 unit di Aceh, 1.103 unit di Sumatra Utara, dan 500 unit di Sumatra Barat. Khusus untuk wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, alokasi yang disiapkan adalah sebanyak 103 unit rumah.
Aspek legalitas lahan dalam pembangunan ini juga menjadi prioritas guna menghindari kendala di masa depan. Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, mengonfirmasi bahwa tanah yang digunakan merupakan aset resmi Pemda yang telah mengantongi sertifikat serta mendapatkan persetujuan dari pihak DPRD setempat.
Guna memberikan kepastian hukum bagi warga, pemerintah daerah saat ini sedang merampungkan draf perjanjian legal terkait pengalihan hak milik lahan. Upaya ini dilakukan agar tanah tersebut nantinya dapat diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat program huntap tersebut.
Sinergi pembangunan hunian ini pun melibatkan kolaborasi multisektor yang luas. Tercatat sejumlah instansi ikut berperan aktif, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum, PT PLN, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan fasilitas penunjang tersedia dengan lengkap.(*/cnni)
