Medan, Seputar Sumut – Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, memberikan apresiasi kepada PT. Pertamina atas kecepatan respons dan upaya maksimal dalam memulihkan sistem distribusi serta layanan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebelumnya, wilayah Sumut sempat mengalami krisis pasokan yang menyebabkan kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah kabupaten/kota akibat dampak bencana longsor dan banjir.
Politisi dari Partai Golkar ini menyampaikan penghargaan tersebut sebagai tindak lanjut atas peringatan keras yang sebelumnya dilayangkan oleh Komisi D DPRD Sumut kepada PT. Pertamina. Ultimatum tersebut disampaikan melalui agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.
Sorot Politik: Pertamina Dipuji DPRD Sumut: Distribusi BBM Pulih Pasca Bencana
”Kami memberikan apresiasi atas upaya pemulihan yang dilakukan oleh Pertamina. Sebelumnya, kami sempat memberikan ultimatum melalui RDP agar mereka dapat mengatasi dan menuntaskan persoalan kelangkaan BBM hingga tanggal 10 Desember 2025. Berdasarkan pemantauan kondisi dari kemarin hingga saat ini, situasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sudah mulai beroperasi normal kembali dan masalah antrean sudah sangat berkurang,” ungkap Timbul saat dikonfirmasi oleh Mistar pada hari Senin (15/12/2025).
Walaupun situasi pemulihan distribusi BBM menunjukkan kemajuan yang berangsur normal, mantan Ketua DPRD Kabupaten Simalungun ini menekankan pentingnya menjaga konsistensi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini menjadi krusial terutama dalam menyambut perayaan Hari Besar Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
”Kami sangat berharap agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam menghadapi momen Natal dan Tahun Baru 2026 yang akan segera tiba. Demikian pula dengan instansi pelayanan publik lainnya, seperti PLN, kualitas pelayanannya sangat penting untuk dijaga,” tambahnya.
Menurut pandangannya, langkah responsif dan koordinasi yang baik yang telah dijalankan oleh PT. Pertamina bersama dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait lainnya merupakan bukti komitmen kuat dalam menjaga kestabilan energi di kawasan Sumatera Utara.
”Kami berharap, insiden kelangkaan BBM yang dipicu oleh bencana alam ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama. Tujuannya adalah agar ke depan, respons yang diberikan dapat lebih cepat dan langkah-langkah penanganannya bisa lebih terukur,” tuturnya.
Ia berpendapat bahwa kesiapsiagaan dalam distribusi energi merupakan elemen vital yang berperan besar dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan menjaga perputaran roda perekonomian daerah.
”Dengan kembali normalnya ketersediaan BBM, masyarakat diharapkan dapat kembali beraktivitas tanpa perlu merasa khawatir akan terjadinya kelangkaan. Hal ini terutama penting bagi para pelaku usaha kecil, sektor transportasi, dan layanan publik,” kata Timbul.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Sumut akan terus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja PT. Pertamina dan semua instansi yang memiliki keterkaitan, untuk memastikan bahwa standar pelayanan tetap berjalan optimal.
”Pengawasan ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab DPRD dalam memperjuangkan kepentingan seluruh masyarakat, sekaligus memastikan bahwa fenomena antrean panjang saat pengisian BBM tidak akan terulang lagi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ketua Komisi D ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif dengan tidak melakukan praktik penimbunan BBM. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran di lapangan.
”Jika semua pihak bersedia bekerja sama, kami optimistis bahwa kualitas pelayanan energi di Sumatera Utara akan semakin membaik dan mampu menjamin kenyamanan masyarakat, khususnya menjelang momentum besar di akhir tahun ini,” pungkasnya.(*/mst)
