Jakarta, SeputarSumut – Gelombang perlawanan internal kini menghantam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setelah sejumlah politikus Partai Republik mulai balik arah ‘menyerang’ dirinya. Ketegangan ini dipicu oleh operasi petugas imigrasi ICE di Minnesota yang kembali memakan korban jiwa dan memicu kemarahan publik.
Senator Partai Republik asal North Carolina, Thom Tillis, secara tegas mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh terkait tewasnya Alex Pretti. Perawat berusia 37 tahun tersebut tewas setelah diberondong peluru oleh agen imigrasi ICE saat tengah mengikuti aksi demonstrasi pada 24 Januari lalu.
Dunia Internasional: Politikus Republik Balik Arah Serang Trump
“Pejabat administrasi mana pun yang terburu-rush mengambil kesimpulan dan mencoba menghentikan penyelidikan sebelum dimulai, telah melakukan kesalahan besar terhadap bangsa,” tutur Tillis sebagaimana dikutip dari Intelligencer terkait sikap kerasnya terhadap pemerintah.
Pernyataan senada juga disuarakan oleh Senator Louisiana, Bill Cassidy, melalui unggahan di media sosial X pada Minggu (25/1). Cassidy menilai tragedi yang terjadi di Kota Minneapolis tersebut sebagai peristiwa yang “sangat meresahkan” hingga mempertaruhkan nama baik institusi terkait.
“Peristiwa di Minneapolis sangat meresahkan. Kredibilitas ICE dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dipertaruhkan. Harus ada penyelidikan gabungan dari pemerintah federal dan negara bagian,” tegas Cassidy dalam keterangannya.
Tuntutan agar diadakan “penyelidikan menyeluruh” juga datang dari dua kader Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni Michael McCaul dari Texas dan Dusty Johnson dari South Dakota. Keduanya sepakat bahwa transparansi atas insiden maut tersebut mutlak diperlukan.
Langkah lebih lanjut diambil oleh Andrew Garbarino, anggota DPR dari New York, yang meminta jajaran pimpinan imigrasi memberikan klarifikasi. Ia mendesak petinggi ICE, Bea Cukai, dan layanan imigrasi untuk hadir memberikan kesaksian langsung di hadapan komite.
Garbarino menekankan bahwa Kongres memegang tanggung jawab vital dalam menjamin keselamatan, baik bagi aparat penegak hukum maupun warga sipil. Meskipun tidak merujuk langsung pada peristiwa Minneapolis, ia mengingatkan fungsi perlindungan yang seharusnya dijalankan pemerintah.
Jonathan Martin dari Politico melaporkan bahwa keresahan ini juga menyebar secara tertutup di kalangan pejabat Republik lainnya. Dilaporkan banyak politikus yang secara pribadi memohon kepada Trump agar segera meredakan tensi politik dan sosial yang kian memanas.
Dampak dari insiden di wilayahnya membuat Chris Madel, pengacara asal Minneapolis, mengambil keputusan drastis dengan membatalkan pencalonannya sebagai gubernur Minnesota dari Partai Republik. Ia mengaku sudah tidak sanggup lagi melihat rentetan peristiwa yang menimpa warga di daerahnya.
“Saya tidak bisa mendukung retribusi Partai Republik nasional terhadap warga negara bagian kami, dan saya juga tidak bisa melihat diri saya sebagai anggota partai yang melakukan hal itu,” ucap Madel melalui pernyataan video yang emosional.
Keputusan Madel ini cukup mengejutkan mengingat pada awal bulan ini ia sempat memberikan bantuan hukum kepada Jonathan Ross, petugas ICE yang menembak mati Renee Good. Saat itu, Madel berdalih bahwa bantuannya merupakan bentuk penghormatan terhadap hak konstitusional untuk mendapatkan penasihat hukum.
Fenomena anggota partai yang mulai “balik badan” dari kebijakan Trump ini sebenarnya bukan merupakan kejadian pertama di tahun ini. Pada awal Januari, gelombang penentangan serupa sempat muncul saat kader-kader Republik tidak sejalan dengan ambisi kontroversial sang Presiden terhadap Greenland.
Kala itu, para politikus Republik di Senat maupun DPR secara terbuka menolak rencana Trump yang berniat mengerahkan kekuatan militer demi mengambil alih pulau di wilayah Arktik tersebut. Kini, tragedi di Minnesota menjadi babak baru keretakan hubungan antara Trump dan para pendukungnya di parlemen.(*/cnni)
