Jakarta, SeputarSumut — Target pembangunan 10 universitas baru pada tahun ini telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis memperkuat kualitas birokrasi. Upaya ini difokuskan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul di sektor pemerintahan guna menghadapi tantangan masa depan.
Pembentukan lembaga khusus untuk pendidikan administrasi pemerintahan juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari rencana pembangunan kampus-kampus tersebut. Inisiatif ini dirancang untuk menciptakan sistem pendidikan yang terintegrasi bagi para calon aparatur negara.
Lintas Nasional: Prabowo Bangun 10 Universitas Baru Tahun Ini
“Saya sudah siapkan institusi-institusi pendidikan. Tahun ini kita akan mulai membangun 10 universitas baru, satu lembaga khusus untuk administrasi pemerintahan,” ucap Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Dananta, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).
Langkah pembangunan institusi pendidikan ini dijelaskan Prabowo sebagai bagian dari misi menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil melalui regenerasi aparatur negara yang sistematis. Fokus utamanya adalah memastikan keberlanjutan kepemimpinan di berbagai lembaga penting.
“Putra-putri Indonesia yang terbaik akan kita pilih, akan kita godok, kita siapkan untuk mengambil alih kepemimpinan semua lembaga yang baik,” tambahnya dalam kesempatan yang sama.
Keberhasilan suatu negara, menurut Prabowo, sangat bergantung pada pengelolaan pemerintahan yang baik serta adanya kepastian hukum yang kuat. Hal ini menjadi landasan utama bagi stabilitas nasional dan ketenangan seluruh lapisan masyarakat.
“Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita. Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil,” ujarnya dengan tegas.
Pembaruan birokrasi secara menyeluruh juga ditegaskan oleh pemerintah, termasuk tindakan tegas mengganti pejabat yang dinilai melanggar aturan atau tidak menunjukkan kinerja baik. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan setiap instansi diisi oleh individu yang kompeten.
“Birokrat-birokrat yang tidak mau menyesuaikan kita akan mengadakan regenerasi. Saya perintahkan kepada (BPI) Danantara, BP BUMN, Menpan RB, semua menteri K/L, beri wewenang penuh untuk mengganti semua pejabat-pejabat yang tidak perform dengan baik atau yang melanggar,” pungkas Prabowo.(*/cnni)
