Jakarta, SeputarSumut – Sikap tegas pemerintah Indonesia dalam menolak segala bentuk praktik suap ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto saat berbicara di panggung Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Swiss, Kamis (22/1).
Pemerintah di bawah kepemimpinannya dipastikan tidak memberi ruang bagi praktik korupsi tersebut, sekaligus mengkritik anggapan miring sebagian pelaku bisnis mengenai suap kepada pejabat.
Dunia Internasional: Prabowo Tegaskan RI Tolak Praktik Suap
“Saya menerima laporan bahwa dalam rapat-rapat mereka, ada yang mengatakan, ‘Tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.’ Saya tantang mereka yang berani suap di pemerintahan saya. Mereka akan terkejut,” tegas Prabowo di hadapan peserta forum.
Langkah penegakan hukum yang sangat berani telah diambil oleh pemerintah pada tahun pertama masa kepemimpinan Prabowo Subianto.
Penyitaan sekitar 4 juta hektare lahan pertambangan serta perkebunan ilegal yang selama ini dikuasai secara melawan hukum menjadi salah satu hasil nyata dari tindakan tersebut.
Prabowo menilai bahwa praktik ilegal itu bukanlah cerminan dari mekanisme pasar bebas yang sehat, melainkan sebuah bentuk greedonomics atau ekonomi keserakahan.
Kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan supremasi hukum seringkali dikorbankan dalam sistem ini demi keuntungan besar segelintir pihak.
“Mungkin di banyak negara pernah ada masa seperti ini, masa para robber barons,” ujar Prabowo menggambarkan situasi tersebut.
Izin dari 28 perusahaan yang menguasai lebih dari 1,01 juta hektar lahan juga telah dicabut oleh pemerintah selain melakukan penyitaan lahan-lahan ilegal.
Keputusan pencabutan izin ini dilakukan setelah ditemukannya berbagai pelanggaran berat, termasuk adanya aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan lindung.
“Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum. Mungkin para pengusaha rakus ini merasa tidak perlu menghormati kedaulatan Negara Indonesia, atau merasa dapat membeli semua pejabat pemerintah,” lanjutnya kembali menekankan.
Penutupan sekitar 1.000 tambang ilegal juga diungkapkan oleh Presiden sebagai bagian dari upaya bersih-bersih sumber daya alam.
Meski demikian, laporan internal menunjukkan tantangan masih besar karena masih ada sedikitnya 1.000 tambang ilegal lain serta ratusan perusahaan yang diduga kuat melakukan pelanggaran serupa.
“Maka saya berkata, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada kemunduran,” tegasnya dengan penuh keyakinan.
Bentuk tanggung jawab pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia ditekankan oleh Prabowo melalui serangkaian langkah penegakan hukum yang konsisten tersebut.
“Rakyat saya menuntut hal ini. Dan kami bertekad melayani rakyat dengan kejujuran,” pungkas Prabowo menutup pernyataannya.(*/cnni)
