Medan, SeputarSumut – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara secara resmi memaparkan laporan perkembangan pelaksanaan APBN hingga periode 28 Februari 2026. Dalam kegiatan yang berlangsung di Medan pada Selasa (31/03/2026), kinerja fiskal di wilayah ini menunjukkan tren positif yang signifikan, baik dari sisi pendapatan maupun serapan belanja negara.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, Rudy Rahmaddi, yang juga menjabat sebagai Kepala Kanwil DJBC Provinsi Sumatera Utara, memimpin penyampaian laporan tersebut. Beliau hadir didampingi oleh pimpinan eselon II Kemenkeu lainnya di Sumut, yakni Indra Soeparjanto (Kepala Kanwil DJPb Sumut), Nofiansyah (Kepala Kanwil DJKN Sumut), Belis Siswanto (Kepala Kanwil DJP Sumut I), dan Dionysius Lucas Hendrawan (Kepala Kanwil DJP Sumut II). Seluruh pimpinan tersebut memaparkan sinergi yang telah dibangun untuk mengawal APBN secara transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
Berita Ekonomi: Realisasi APBN Sumatera Utara Februari 2026: Pendapatan Tumbuh 27,97%, Belanja Negara Tembus Rp12,78 Triliun
Kinerja Agregat APBN Sumatera Utara
Hingga akhir Februari 2026, realisasi APBN di Sumatera Utara tercatat sangat optimal. Sektor Pendapatan dan Hibah berhasil terkumpul sebesar Rp3,84 triliun atau mencapai 9,21% dari target, menunjukkan pertumbuhan sebesar 27,97% (yoy). Di sisi lain, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp12,78 triliun atau 20,39% dari pagu, dengan angka pertumbuhan yang sangat tajam mencapai 42,61%.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi belanja Pemerintah Pusat di Sumatera Utara hingga 28 Februari 2026 menyentuh angka Rp2,03 triliun (9,38% dari pagu), tumbuh 21,92% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berikut adalah rincian pengalokasian dana tersebut:
* Belanja Pegawai: Terealisasi Rp1,51 triliun (13,24% dari pagu) untuk membiayai gaji, tunjangan kinerja, serta pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara.
* Belanja Barang: Mencapai Rp446,05 miliar (6,39% dari pagu). Dana ini dialokasikan pada program-program vital seperti Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Pendidikan Tinggi, Pelayanan Hukum, serta Peningkatan Daya Saing Industri.
* Belanja Bantuan Sosial: Tersalurkan sebesar Rp215,76 juta untuk mendukung Program Perlindungan Sosial.
* Belanja Modal: Menunjukkan performa luar biasa dengan realisasi Rp73,15 miliar (2,26% dari pagu). Capaian ini tumbuh 4 kali lipat dibanding Februari 2025 yang hanya Rp28,85 miliar. Dana modal ini difokuskan pada infrastruktur konektivitas, prasarana strategis, ketahanan sumber daya air, serta program wajib belajar 13 tahun.
Transfer ke Daerah (TKD) dan Relaksasi Kebijakan
Penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera Utara mengalami lonjakan signifikan sebesar 47,34% (yoy), dengan total mencapai Rp10,75 triliun atau 26,20% dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU) masih mendominasi dengan realisasi Rp7,3 triliun.
Komponen lainnya mencakup DAK Non-Fisik sebesar Rp2,45 triliun untuk layanan pendidikan (BOS) dan kesehatan (BOK), Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp967,69 miliar, serta Dana Desa sebesar Rp34,52 miliar.
Rudy Rahmaddi menjelaskan bahwa percepatan realisasi TKD ini didorong oleh implementasi PMK Nomor 102 Tahun 2025. Peraturan ini memberikan relaksasi berupa kemudahan pemenuhan dokumen syarat penyaluran guna mempercepat penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dukungan UMKM melalui KUR dan UMi
Sektor UMKM terus mendapat dukungan permodalan yang kuat. Hingga Februari 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp2,24 triliun bagi 38.275 debitur. Sektor pertanian dan kehutanan menjadi penerima manfaat terbesar dengan nilai Rp1,03 triliun.
Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah tersalurkan sebanyak Rp302,44 miliar kepada 44.451 debitur. Sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi penyaluran UMi dengan porsi 98,59% atau senilai Rp298,19 miliar.
Penerimaan Pajak, Bea Cukai, dan PNBP
Dari sisi penerimaan negara, kinerja Kemenkeu Sumut dilaporkan sebagai berikut:
* Pajak: Penerimaan bruto mencapai Rp2,9 triliun (8,12% dari target tahunan Rp36,04 triliun). Angka ini tumbuh 33% (yoy) dengan kinerja pertumbuhan netto sebesar 236,21%, jauh melampaui performa Februari 2025 yang sempat terkontraksi.
* Kepabeanan dan Cukai: Realisasi tercatat sebesar Rp439,52 miliar (14,34% dari target). Bea Masuk tumbuh positif berkat peningkatan impor pupuk dan pakan hewan. Namun, Bea Keluar dan Cukai mengalami kontraksi akibat penurunan harga referensi CPO dunia serta penurunan produksi hasil tembakau (HT) dan konsumsi MMEA.
* PNBP Umum: Pendapatan Negara Bukan Pajak mencapai Rp469,89 miliar (18,48% dari target). Hal ini didorong oleh kinerja PNBP Lainnya sebesar Rp218,70 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp251,19 miliar yang mencerminkan perbaikan tata kelola unit pendidikan dan kesehatan.
* PNBP Aset dan Lelang: Sektor kekayaan negara menyumbang Rp7,6 miliar. Kontribusi utama berasal dari pengelolaan aset BMN (sewa dan penjualan barang rampasan) senilai Rp3,8 miliar serta pendapatan lelang sebesar Rp3,7 miliar yang tumbuh pesat berkat tingginya aktivitas lelang eksekusi dan hak tanggungan.
Capaian hingga akhir Februari 2026 ini menunjukkan komitmen Perwakilan Kemenkeu Sumatera Utara dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengelolaan instrumen fiskal yang responsif terhadap dinamika global dan kebutuhan lokal.(Siong)
