Jakarta, SeputarSumut — Komitmen dana sebesar US$5 miliar atau setara Rp84 triliun bakal digelontorkan oleh anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) guna membangun kembali Jalur Gaza pasca-agresi. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan bahwa anggaran fantastis tersebut dialokasikan khusus untuk program rekonstruksi dan kemanusiaan di wilayah tersebut.
Pengumuman mengenai langkah besar ini disampaikan langsung oleh Trump melalui platform media sosial miliknya, Truth Social, pada Minggu (15/2). Dalam unggahannya, ia menyebut akan menggelar pertemuan penting di Washington DC dalam waktu dekat.
Dunia Internasional: Rekonstruksi Gaza: Trump Janjikan US$5 Miliar
“Pada tanggal 19 Februari 2026, saya akan kembali bergabung dengan Anggota Dewan Perdamaian di Institut Perdamaian Donald J Trump,” tulis Trump. Ia menambahkan bahwa agenda utama pertemuan tersebut adalah meresmikan janji kontribusi dari negara-negara anggota untuk memulihkan Gaza.
Persoalan pendanaan ini sejatinya telah menjadi perhatian sejak pertama kali tertuang dalam poin-poin piagam Board of Peace. Di dalam dokumen tersebut, tepatnya pada Bab II mengenai Keanggotaan, dijelaskan aturan main terkait durasi masa jabatan para negara anggota.
Setiap negara anggota BoP dijadwalkan menjabat maksimal selama tiga tahun, namun durasi ini dapat diperpanjang oleh Ketua. Menariknya, batasan tiga tahun tersebut tidak berlaku bagi negara yang mampu menyetor dana tunai minimal US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun) di tahun pertama berlakunya piagam.
Meskipun telah menyebutkan angka US$5 miliar, Trump belum memberikan rincian apakah dana tersebut merupakan bagian dari ketentuan piagam atau merupakan tambahan bantuan baru. Ia justru beralih menyoroti kesiapan militer dari negara-negara yang tergabung dalam dewan tersebut.
Trump mengungkapkan bahwa negara anggota BoP siap mengirimkan ribuan personel militer guna membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional. Pasukan ini, bersama kepolisian lokal, nantinya akan bertanggung jawab penuh dalam menjaga keamanan warga di Jalur Gaza.
Terkait siapa saja negara yang telah menyatakan kesiapannya, Trump masih memilih untuk merahasiakan daftar tersebut. Namun di saat yang sama, ia melontarkan tuntutan keras kepada kelompok perlawanan Palestina agar segera meletakkan senjata.
“Hamas harus menjunjung tinggi komitmen mereka terhadap demiliterisasi penuh dan segera, itu yang terpenting,” tegas Trump. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Dewan Perdamaian akan tercatat sebagai badan internasional paling berpengaruh sepanjang sejarah.
Inisiatif pembentukan Board of Peace ini sendiri bermula beberapa bulan lalu setelah Trump mendapatkan lampu hijau dari Dewan Keamanan PBB lewat resolusi yang disahkan pada November 2025. Sejak saat itu, dukungan internasional mulai mengalir ke lembaga bentukan Trump tersebut.
Tercatat pada Januari 2026, sebanyak 21 negara resmi bergabung, termasuk negara-negara Arab dan Indonesia. Langkah ini kemudian diikuti oleh Israel yang menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian pada pekan lalu.
Kendati demikian, kehadiran Board of Peace tidak lepas dari kontroversi dan kritik tajam dari berbagai pihak. Lembaga ini dituding berpotensi melemahkan peran dan otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani konflik di Timur Tengah.
Struktur organisasi BoP juga menuai kecaman karena wewenang luas yang dimiliki Trump sebagai ketua dianggap menyerupai sistem kolonial. Di sisi lain, laporan-laporan menyebutkan bahwa Pasukan Stabilisasi Internasional miliknya memiliki tugas krusial mulai dari menjaga perbatasan hingga melucuti persenjataan Hamas secara total.(*/cnni)
