Medan, SeputarSumut — Provinsi Sumatera Utara membukukan angka inflasi sebesar 0,89 persen secara bulanan pada Mei 2026 akibat lonjakan harga komoditas hortikultura serta dampak berantai dari depresiasi nilai tukar mata uang Rupiah. Komoditas tomat dan cabai tercatat kembali menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan laju tekanan indeks harga konsumen di wilayah tersebut sepanjang bulan lalu.
Ekonom Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, menyampaikan hasil analisis mengenai pemicu utama pembengkakan angka inflasi daerah tersebut langsung dari Kota Medan pada Rabu, 03 Juni 2026.
Berita Ekonomi: Rupiah Melemah dan Gagal Panen Picu Inflasi Sumut Mei 2026 Tembus 0,89 Persen
“Secara bulanan Sumut membukukan inflasi sebesar 0.89% pada Mei 2026. Tomat dan cabai masih penyumbang utama kenaikan laju tekanan inflasi,” ujarnya.
Gunawan menerangkan bahwa lonjakan pada kelompok sayuran terjadi akibat adanya penyesuaian nilai jual setelah sempat merosot drastis pada periode sebelumnya, serta diperparah oleh penurunan volume produksi di sentra pertanian.
“Padahal kenaikan harga pada komoditas tersebut lebih dikarenakan oleh normalisasi harga cabai setelah sempat dijual murah pada bulan April. Sementara untuk tomat lebih dikarenakan oleh faktor gagal panen di sejumlah wilayah di kabupaten karo,” tuturnya.
Efek negatif dari kemunduran kurs Rupiah terhadap mata uang asing juga mulai menjalar ke sektor industri barang elektronik dan perlengkapan sekunder rumah tangga masyarakat di Sumatera Utara. Berdasarkan data badan statistik, penyesuaian harga ke atas terjadi secara merata pada perangkat komputer jinjing hingga telepon seluler akibat pembengkakan biaya impor komponen.
“Dampak dari pelemahan Rupiah yang berkontribusi terhadap kenaikan laju tekanan inflasi, BPS mencatat kenaikan pada harga produk elektronik seperti laptop maupun handphone,” jelasnya.
Selain komoditas teknologi, Gunawan mengidentifikasi adanya pergerakan naik pada kelompok barang pengeluaran rutin harian keluarga di luar sektor pangan utama, seperti peranti kebersihan diri serta pakaian.
“Saya menemukan ada banyak kebutuhan rumah tangga yang alami kenaikan, khususnya kebutuhan rumah tangga diluar makanan seperti keperluan mandi dan pakaian,” paparnya.
Dampak rambatan dari depresiasi mata uang domestik juga mengganggu stabilitas sektor industri pengolahan makanan berbasis bahan baku impor, khususnya komoditas pangan olahan kedelai. Para pengrajin pangan menyiasati lonjakan biaya produksi dengan menaikkan harga jual secara langsung atau memperkecil volume fisik produk yang dipasarkan kepada konsumen.
“Selain itu, sejumlah harga kebutuhan pangan juga terdampak dari pelemahan Rupiah diantaranya adalah olahan kedelai seperti tahu dan tempe,” ungkapnya.
Fenomena penciutan ukuran barang tanpa menurunkan harga jual atau shrinkflation kini mulai marak ditemukan di pasar tradisional sebagai jalan tengah bagi pedagang untuk bertahan dari tekanan modal.
“Saya mendapatkan harga tempe alami kenaikan sekitar 20%, sementara untuk tahu dijual dengan ukuran yang lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya. Sehingga berdasarkan hasil pemantauan tahu sejauh ini mengalami shrinkflation, walaupun fenomena tempe dijual dengan ukuran yang lebih kecil juga bisa ditemukan di pedagang,” urainya.
Kombinasi antara kemerosotan kurs mata uang lokal dan lonjakan harga pembungkus berbahan baku plastik menjadi beban tambahan yang menyeret peningkatan indeks pengeluaran rumah tangga secara merata. Gunawan menilai rentetan tekanan ekonomi makro global dan keterbatasan bahan baku berpotensi mengunci harga barang di tingkat yang tinggi dalam jangka panjang.
“Pelemahan Rupiah ditambah dengan kenaikan harga plastik telah menyeret kenaikan pada kebutuhan rumah tangga,” katanya.
Menurut analisisnya, eskalasi ketegangan geopolitik internasional serta pembengkakan ongkos pengapalan logistik menyulitkan harga kebutuhan untuk kembali turun ke level normal dalam waktu dekat.
“Saya menilai dampak dari tekanan ekonomi seperti kondisi geopolitik, pelemahan Rupiah, kenaikan biaya logistik, hingga kenaikan bahan baku secara permanen membuat sejumlah kebutuhan rumah tangga akan bertahan dengan harga yang lebih mahal untuk waktu yang lama,” terangnya.
Di sisi lain, pergerakan harga komoditas pangan di tingkat produsen dinilai belum mampu menutup besarnya penambahan biaya input produksi yang dikeluarkan oleh kelompok petani. Situasi ini diperkirakan kian kompleks mengingat jadwal panen raya beberapa jenis tanaman berbarengan dengan munculnya anomali iklim ekstrem.
“Sementara untuk komoditas pangan, sejauh ini masih belum sepenuhnya mengkompensasi kenaikan biaya input produksi,” ucapnya.
Risiko lonjakan harga bahan makanan di tingkat domestik berpeluang besar kembali memburuk akibat ancaman kekeringan panjang yang dipicu oleh fenomena alam global.
“Namun musim panen beberapa komoditas yang terpapar dampak perang Iran dengan AS justru akan dimulai di bulan ini. Ditambah dengan kehadiran Godzilla el nino, maka potensi harga pangan kian memburuk sangat terbuka kedepan,” sambungnya.
Menyikapi ancaman kerawanan pangan tersebut, Gunawan mendesak otoritas pemerintahan daerah untuk segera merumuskan langkah taktis guna meredam efek domino dari fluktuasi harga kebutuhan pokok.
“Pemerintah harus mengambil langkah sigap untuk memitigasinya,” serunya.
Beberapa opsi instrumen kebijakan yang dinilai mendesak untuk dijalankan meliputi pemetaan klaster rawan kekeringan, penambahan stok pangan strategis, ekspansi pasokan antarwilayah, hingga intervensi fiskal.
“Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengoptimalkan peran kerjasama antar daerah, memetakan wilayah yang berpotensi alami gagal panen, menambah pasokan untuk sejumlah komoditas strategis, atau segera menyediakan kebijakan subsidi untuk wilayah yang alami dampak terparah,” rincinya.
Faktor ketidakpastian diproyeksikan masih akan mendominasi perjalanan pengendalian laju inflasi daerah, di mana gejolak iklim dan dinamika politik global menjadi variabel paling sensitif terhadap stabilitas harga pokok.
“Ada ketidakpastian yang tinggi dalam pengendalian inflasi kedepan. Masalah geopolitik dan cuaca akan sangat berpengaruh terhadap volatilitas harga kebutuhan masyarakat kedepan,” sebutnya.
Bayang-bayang lonjakan indeks harga konsumen diprediksi akan terus menghantui struktur perekonomian Sumatera Utara setidaknya hingga akhir tahun anggaran berjalan.
“Tekanan inflasi tinggi masih menghantui setidaknya hingga tutup akhir tahun 2026 ini. Bahkan sejauh ini inflasi di Sumut secara tahunan (year on year) 4.35%,” tegasnya.
Melihat tingginya realita risiko di lapangan, Gunawan menyatakan sikap pesimistis terhadap kemampuan pemerintah dalam menekan indeks harga agar bisa kembali masuk ke dalam target sasaran otoritas moneter.
“Berkaca pada realita yang penuh dengan ketidakpastian dan ancaman, saya pesimis pemerintah bisa menelkan inflasi sesuai dengan target Bank Indonesia di angka maksimal 3.5% hingga tutup tahun 2026,” pungkasnya.(Siong)
