Jakarta, SeputarSumut – Kepastian mengenai penyelesaian revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang di lokasi bencana Aceh dan Sumatra telah diberikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti. Target pengerjaan proyek tersebut dipastikan selesai sebelum memasuki tahun ajaran baru 2026/2027.
Adapun bagi bangunan sekolah yang tergolong rusak berat serta memerlukan relokasi penuh, ditargetkan bakal rampung dalam kurun waktu tahun ini. Proses pembangunan di lokasi baru memerlukan durasi yang lebih panjang dibandingkan sekadar perbaikan struktural biasa.
Lintas Nasional: Sekolah Rusak di Aceh dan Sumatra Segera Rampung
“Sekolah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang ditargetkan selesai sebelum tahun ajaran baru 2026/2027 dimulai. Namun, untuk yang membutuhkan relokasi dan pembangunan baru dalam skala besar, biasanya memakan waktu lebih dari enam bulan,” jelas Abdul Mu’ti saat melakukan kunjungan kerja di Aceh Tengah, Kamis (29/1).
Pemerintah juga telah menyiapkan dukungan finansial yang besar untuk menunjang program perbaikan ini dengan alokasi anggaran mencapai Rp 2,4 triliun bagi tiga provinsi terdampak. Ketersediaan dana ini menjadi jaminan kelancaran proses pemulihan infrastruktur pendidikan di wilayah tersebut.
Dana tersebut merupakan bagian dari anggaran revitalisasi pendidikan tahun 2026 yang difokuskan bagi daerah yang diterjang bencana alam. Skema prioritas diberikan khusus untuk wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat bencana banjir dan tanah longsor.
“Total dana untuk tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, adalah sebesar Rp 2,4 triliun. Seluruh anggarannya sudah tersedia dan siap digunakan,” tegas Abdul Mu’ti dalam keterangannya.
Guna mempercepat proses rehabilitasi di lapangan, pihak kementerian menerapkan dua skema pembangunan yang berbeda sesuai kebutuhan. Terkait penyediaan ruang kelas darurat, kementerian menjalin kolaborasi dengan dinas pendidikan setempat serta berbagai organisasi kemasyarakatan.
Sedangkan untuk pembangunan unit sekolah baru serta rehabilitasi total bangunan permanen, pemerintah menempuh jalur kerja sama strategis dengan TNI Angkatan Darat. Langkah ini diambil untuk memastikan pengerjaan bangunan memiliki standar kualitas dan kecepatan yang optimal.
“Kami telah menyepakati MoU dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) khusus untuk pembangunan unit sekolah baru. Begitu agenda di Aceh ini selesai, tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut akan segera ditandatangani,” tambahnya.
Langkah bantuan tidak berhenti pada infrastruktur fisik saja, karena kementerian juga menyalurkan voucer uang tunai senilai Rp 20 juta per sekolah untuk kebutuhan peralatan belajar sementara. Selain itu, sekolah-sekolah di wilayah terpencil yang terkendala akses komunikasi akan mendapatkan bantuan perangkat Starlink guna memastikan kelancaran koneksi internet.(*/cnni)
