Medan, SeputarSumut — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Bank Indonesia menyepakati penguatan kolaborasi dalam Forum North Sumatra Economic Xceleration Talk atau NEXT Triwulan II Tahun 2026 guna menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan daerah. Langkah strategis ini diambil di tengah ketidakpastian global dengan target optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada akhir tahun 2026 mampu melampaui capaian tahun 2025 dan tumbuh di atas angka 5 persen. Kegiatan rutin yang menjadi kelanjutan berkesinambungan dari triwulan sebelumnya ini turut dirangkai dengan peluncuran buku LPP dan KFR Triwulan I 2026.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, yang hadir mewakili Gubernur Sumatera Utara memaparkan sejumlah tantangan global yang patut diwaspadai bersama. Tantangan tersebut meliputi proyeksi pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia di kisaran 2,5 persen hingga 3,3 persen, serta dinamika tarif perdagangan internasional dan ketidakpastian geopolitik seperti situasi di Selat Hormuz yang berisiko mengganggu pasokan energi global meski harga minyak mentah per barel sempat menunjukkan tren penurunan, sehingga membuat investor bersikap lebih berhati-hati atau ‘wait and see’.
Berita Ekonomi: Sinergi Forum NEXT Triwulan II 2026 Dorong Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Melampaui Lima Persen
“Ada beberapa pesan krusial dari pimpinan yang ingin disampaikan kepada kita semua, khususnya mengenai pentingnya memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas perekonomian serta sistem keuangan di Sumatera Utara di tengah gejolak global saat ini,” ujar Poppy Marulita Hutagalung dalam forum tersebut, Kamis 25 Juni 2026 di Hotel Adi Mulia Medan
Dampak dari tantangan global tersebut membawa pengaruh langsung ke tingkat daerah berupa gangguan pasokan pupuk dan energi yang memicu kenaikan biaya produksi, tekanan inflasi, serta penurunan permintaan ekspor pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan. Berbagai kondisi itu juga berisiko terhadap pengurangan tenaga kerja di sektor tertentu dan penurunan investasi global. Selain itu, gejolak iklim beberapa minggu lalu sempat memicu gangguan listrik atau ‘blackout’ walaupun saat ini kondisinya telah kembali normal, di mana fluktuasi harga pangan dan energi turut mengganggu rantai pasok serta memicu lonjakan harga yang memengaruhi berbagai sektor produktif. Tantangan lainnya adalah tingginya volatilitas pasar keuangan yang mendorong penguatan aset ‘safe haven’ seperti dolar AS dan emas, di mana 50 persen dari fluktuasi inflasi Sumut pada bulan Mei lalu didominasi oleh kontribusi komoditas perdagangan emas, ditambah dampak nyata perubahan iklim yang berpotensi besar mengganggu produktivitas sektor pertanian.
Kendati demikian, fondasi ekonomi Sumatera Utara tetap kokoh karena berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang solid di angka 4,98 persen atau hampir 5 persen yang menunjukkan tren meningkat dari masa pandemi. Sumut juga menjadi kontributor ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dengan pangsa mencapai 23,50 persen, diikuti peningkatan nilai ekspor sebesar 42,29 persen, serta penyaluran KUR yang telah mencapai Rp5,522 triliun kepada 82 ribu debitur atau mencakup 7,12 persen dari total UMKM di Sumatera Utara.
“Namun, di tengah situasi tersebut, kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terus konsisten menjaga kinerja ekonomi Sumatera Utara,” tuturnya.
Untuk mempertahankan momentum ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong beberapa strategi prioritas yang terus digulirkan meliputi pengendalian inflasi dan perluasan akses keuangan daerah. Strategi tersebut mencakup pembentukan Petani Champion serta perluasan Kerja Sama Antar Daerah atau KAD, dengan target sebanyak 12 KAD akan ditindaklanjuti dalam dua minggu ke depan. Upaya lainnya adalah peningkatan akses keuangan yang terjangkau, perluasan digitalisasi melalui QRIS, penguatan UMKM tangguh atau digital, serta edukasi Smart Investor melalui peningkatan Single Investor Identification atau SID guna menciptakan ekosistem usaha produk unggulan dari hulu ke hilir.
Lebih lanjut, terdapat enam arahan strategis dari Gubernur Sumatera Utara untuk mengoptimalkan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bank Indonesia, OJK, BPS, serta seluruh pemangku kepentingan yang hadir. Arahan pertama adalah mempercepat realisasi program pembangunan dan mendorong investasi pada sektor-sektor produktif. Kedua, menjadi mitra strategis Pemprov Sumut dalam pertukaran data dan analisis atau ‘insight’ ekonomi, di mana dalam hal ini BPS sejak minggu lalu telah memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi atau Data Sensus. Ketiga, mengembangkan ekosistem keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan, serta keempat, memperkuat ketahanan pangan dan efektivitas pengendalian inflasi.
Kelima, mendorong inklusi keuangan bagi UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha produktif, yang saat ini tingkat inklusi keuangan daerah telah mencapai 81,80 persen melalui program TPAKD atas dukungan luar biasa dari OJK. Arahan keenam adalah mendukung penuh transformasi digital di sektor keuangan.
“Akhir kata, semoga Forum NEXT Triwulan II ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi kita demi menjaga stabilitas perekonomian Sumatera Utara, sekaligus mempercepat terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing menuju Sumatera Utara yang maju dan unggul, melalui semangat ‘Kolaborasi Sumut Berkah’,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ameriza M. Moesa, menyatakan kesiapan seluruh instansi vertikal yang terdiri dari BI, OJK, LPS, serta Ditjen Perbendaharaan dan Pajak untuk berkolaborasi penuh dan bekerja keras secara total demi menjaga momentum pertumbuhan tersebut. Momentum ini juga menjadi ajang perkenalan bagi sejumlah pimpinan instansi vertikal yang terhitung baru bertugas di Sumatera Utara, termasuk Ameriza sendiri yang baru resmi menjabat selama satu minggu sejak tanggal 17 Juni. Selain itu, Kepala LPS tercatat baru menjabat selama tiga bulan, dan Trioga Laksito selaku Kepala OJK baru berjalan selama tiga minggu di wilayah Sumatera Utara.
“Merespons ‘keynote speech’ dari perwakilan Pemprov Sumut tadi, kami dari seluruh instansi vertikal menyatakan siap berkolaborasi penuh. Kami siap bekerja keras secara total demi menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di Provinsi Sumatera Utara,” jelas Ameriza M. Moesa.
Guna merespons ketidakpastian global seperti konflik di Timur Tengah dan dinamika pasar keuangan internasional yang menekan nilai tukar serta stabilitas harga, Bank Indonesia berkomitmen penuh menerapkan tiga langkah kebijakan strategis. Kebijakan pertama adalah stabilisasi nilai tukar dan pengendalian inflasi melalui penyesuaian suku bunga acuan atau BI-Rate yang saat ini berada di level 5,75 persen, sebagai langkah preemptif untuk memastikan inflasi tahun ini dan tahun depan tetap terjaga dalam sasaran target 2,5 persen plus minus 1 persen. Kebijakan kedua berupa kebijakan makroprudensial yang akomodatif demi memperkuat intermediasi perbankan dan mempercepat penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif agar ekonomi tetap tumbuh. Kebijakan ketiga adalah digitalisasi sistem pembayaran melalui jargon CeMuMuAh yaitu Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Andal sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat khususnya UMKM sebagai soko guru ekonomi Sumatera Utara.
Bank Indonesia tetap optimis terhadap masa depan ekonomi daerah karena karakteristik Sumatera Utara sebagai ‘resource-based economy’ atau ekonomi yang berbasis sumber daya, sehingga kinerja net ekspor diproyeksikan meningkat dan mampu mengompensasi sedikit perlambatan pada sektor konsumsi rumah tangga. Sektor pertambangan serta industri minyak dan gas akan menjadi motor penggerak utama pada tahun ini. Dari sisi inflasi, setelah sempat berada di atas 4 persen pada tahun 2025, inflasi pada akhir tahun 2026 ini diyakini akan kembali ke rentang target 2,5 persen plus minus 1 persen karena didukung kondisi iklim El Nino yang tidak seburuk tahun lalu, intensitas hujan yang menormalisasi produksi pertanian, serta menurunnya dampak bencana alam. Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID juga terus diperkuat agar mampu menahan laju inflasi tidak melebihi batas maksimum 3,5 persen.
“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Jika kita ingin melangkah lebih jauh dan mencapai lompatan besar, mari kita perkuat kebersamaan ini,” tutur Ameriza mempertegas pentingnya sinergi.
“Akhir kata, kami menegaskan kembali kesiapan Bank Indonesia untuk berkolaborasi dengan Pemprov Sumut dan seluruh pihak terkait guna mengubah tantangan menjadi peluang nyata demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” paparnya mengakhiri sambutan yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pantun penutup.
Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi Panel yang menampilkan sejumlah narasumber kompeten. Para pembicara tersebut adalah Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Iman Gunadi, yang mengupas lebih dalam mengenai detail perkembangan kebijakan sistem pembayaran, bersama dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito. Selain itu, hadir pula Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) I, Jimmy Ardianto, serta Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, Edy Purwanto. Seluruh rangkaian acara Forum NEXT Triwulan II Tahun 2026 ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif antara peserta dan narasumber.(Siong)
