Medan, SeputarSumut — Dalam upaya memperkuat stabilitas keuangan dan memacu pertumbuhan ekonomi pasca bencana, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sumatera Utara memelopori kolaborasi lintas instansi melalui forum North Sumatra Economic Xceleration Talk (NEXT), Kamis (12/03/2026). Sinergi strategis ini melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DJPb Sumatera Utara, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta dihadiri oleh pemerintah daerah, pimpinan perbankan, akademisi, hingga mitra strategis lainnya.
Langkah penguatan ekonomi daerah melalui pendekatan THR (Terobosan, Harmonisasi, Realisasi) ditegaskan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Rudy Brando Hutabarat, sebagai solusi menghadapi era TUNA (Turbulence, Uncertainty, Novelty, Ambiguity). Strategi tersebut difokuskan pada jaminan kecukupan pasokan pangan, kelancaran distribusi, revitalisasi pasar tradisional, serta penguatan produktivitas UMKM. Sinergi antar pemangku kepentingan juga diarahkan pada hilirisasi sektor pertanian dan penguatan ketahanan pangan guna mendukung program strategis nasional.
Berita Ekonomi: Sinergi NEXT 2026: Strategi BI, OJK, LPS, dan DJPb Akselerasi Pemulihan Ekonomi Sumatera Utara Pasca Bencana
Terkait kondisi makro, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Iman Gunadi, menyoroti dinamika global yang masih dibayangi ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan dampak perubahan iklim terhadap stabilitas harga komoditas. Meskipun harga komoditas global seperti CPO, minyak, batubara, dan nikel menunjukkan tren peningkatan yang memengaruhi ekonomi daerah, Iman optimistis terhadap ketahanan domestik.
“Perekonomian Sumatera Utara diprakirakan akan pulih pada tahun 2026 dan semakin menguat pada tahun 2027 dengan pertumbuhan sekitar 5,1%. Proyeksi pertumbuhan positif di kisaran 4,9–5,7% ini didukung oleh stabilitas makroekonomi yang terjaga, penguatan permintaan domestik, serta sinergi kebijakan yang solid antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah,” jelas Iman Gunadi dalam sesi diskusi.
Dukungan konkret terhadap masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor dipaparkan oleh Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Sumatera Utara, Yusri. OJK memberikan perlakuan khusus pada kredit atau pembiayaan bagi debitur terdampak guna menjaga keberlangsungan usaha. Selain itu, OJK mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah disalurkan kepada 952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total nilai mencapai Rp1,02 triliun. Sejalan dengan itu, Kepala Divisi Edukasi Humas dan Kelembagaan LPS 1 Medan, Pramuji Novri H, mengonfirmasi bahwa kondisi likuiditas perbankan di Sumatera Utara tetap memadai untuk menjalankan fungsi intermediasi secara optimal.
Kebijakan afirmatif dari sisi fiskal turut disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II DJPb Provinsi Sumatera Utara, Edy Purwanto. Pemerintah melakukan penyesuaian khusus pada skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi daerah terdampak bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Penyesuaian ini mencakup perpanjangan tenor, penambahan plafon (suplesi), pemberian masa tenggang (grace period), hingga usulan penghapusan kewajiban bagi debitur yang usahanya tidak dapat dilanjutkan akibat bencana.
Penyelenggaraan forum NEXT ini diharapkan menjadi momentum penguatan koordinasi kebijakan yang lebih inklusif. Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Provinsi Sumatera Utara ditargetkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan di masa depan.(Siong)
