Jakarta – Harga singkong di level petani anjlok menjadi Rp 1.000 per kilogram (kg). Kondisi itu disinyalir karena banyaknya impor singkong yang dilakukan oleh pengusaha tepung.
Menanggapi permasalahan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan akan menindak tegas importir singkong yang lebih memilih produk singkong dari luar daripada petani.
Berita Ekonomi: Singkong Impor Banjiri Indonesia!
“Ini kami dengar di Lampung terkait harga singkong, kami akan undang, kami akan undang industri, undang petaninya. Kami minta kepada importir, tegas, jangan zalimi petani,” kata Amran dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).
Amran meminta pelaku usaha untuk menyerap singkong dalam negeri. Sebab, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menekankan untuk melindungi dan menyejahterakan petani ataupun rakyat kecil.
“Mengimpor produk pangan dari negara lain lebih dari produk dalam negeri, diragukan patriotismenya. Tandanya itu mereka lebih sayang petani luar,” ungkapnya.
Respons ini diberikan Amran setelah mengetahui adanya aksi protes ribuan petani di Lampung kepada pabrik pengolahan tepung tapioka. Aksi protes tersebut dipicu oleh rendahnya harga singkong yang disinyalir karena adanya impor dari luar.
Mengutip dari detiksumbagsel, ribuan petani singkong berunjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Lampung karena harga singkong terus mengalami penurunan hingga di bawah Rp 1.000 per kilogram. Mereka meminta realisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Lampung terkait standar harga singkong.
Dalam aksi hari ini, para petani meminta ada realisasi dalam bentuk Surat Edaran dari Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Perwakilan Petani, Perusahaan dan Dinas terkait di tingkat kabupaten/kota pada 23 Desember 2024. SKB itu berisi kesepakatan harga singkong Rp 1.400 dan rafaksi maksimal 15 persen.
Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Dasrul Aswin mengatakan kenyataan di lapangan masih banyak perusahaan yang membayar singkong di bawah Rp 1.000 dengan rafaksi 30 persen.
“SKB itu harus disertai kop gubernur, bukan surat gundul. Kami tahu dia (Pj Gubernur) Staf Ahli di pusat, tapi jauh hari kami sudah bilang akan datang ke Pemprov Lampung kalau sampai tanggal 11 Januari 2025 tidak ada realisasi, maka hari ini kami datang ke sini,” katanya, saat aksi Senin (13/1) lalu. (detik)
