Sumsel, SeputarSumut — Strategi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional kini bertumpu pada Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan pengendalian inflasi pangan yang kian kompleks, mulai dari risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga sifat musiman komoditas pangan. Bank Indonesia terus berkomitmen mendukung penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, serta penguatan kelembagaan petani yang bersinergi dengan pemerintah daerah. Pendekatan yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan ini tidak hanya menyasar stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga penguatan pasokan secara struktural, sebagaimana ditegaskan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ricky P. Gozali, dalam GPIPS Wilayah Sumatera 2026 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (11/2/2026).
Efektivitas bauran kebijakan serta kuatnya sinergi pengendalian inflasi sebelumnya telah berhasil menjaga inflasi nasional tahun 2025 di angka 2,92% (yoy), tetap dalam sasaran 2,5±1%. Namun, memasuki awal tahun 2026, inflasi nasional pada bulan Januari merangkak naik ke level 3,55% (yoy) yang dipicu oleh kelompok pangan bergejolak. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa upaya pengendalian inflasi pangan harus terus diperkuat secara konsisten agar tetap berada pada kisaran 3,0-5,0%, sesuai dengan mandat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada akhir Januari lalu.
Berita Ekonomi: Strategi Baru Jaga Stabilitas Harga Pangan
Terdapat tiga strategi utama yang dipaparkan oleh Deputi Gubernur Ricky untuk memastikan ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional tetap terjaga. Poin pertama fokus pada peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura, melalui penggunaan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam yang terkoordinasi antarwilayah. Strategi kedua menekankan pada kelancaran distribusi melalui efisiensi logistik dan optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) bersama BUMN logistik untuk memangkas rantai pasok. Ketiga, penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi krusial, terutama dalam pemanfaatan data neraca pangan serta penguatan peran BUMD sebagai offtaker. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, dan wakil rakyat dianggap sebagai kunci utama dalam memberdayakan petani dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya inovasi dan adopsi teknologi digital dalam mendukung program pangan juga ditegaskan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, pada kesempatan yang sama. Sumatera Selatan telah berhasil membangun ekosistem pangan yang tangguh melalui inovasi digital “SiBenih” dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Sebagai produsen beras terbesar ketiga di Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan bahkan meraih penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI atas kontribusinya dalam pencapaian swasembada pangan nasional tahun 2025.
GPIPS sendiri hadir sebagai bentuk penguatan dari program sebelumnya, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP), untuk menjawab tantangan kedaulatan pangan yang semakin dinamis. Program ini membawa tiga pembaruan utama: penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan di tengah cuaca ekstrem, pengendalian inflasi yang komprehensif untuk stabilisasi harga jangka pendek, serta sinkronisasi program prioritas antara pemerintah pusat dan daerah.
Rangkaian kegiatan ini juga mencakup Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sumatera yang menghasilkan tiga kesepakatan strategis. Fokus jangka pendek diarahkan pada stabilisasi harga pasar menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta penguatan manajemen risiko inflasi regional. Selain itu, disepakati pula langkah antisipasi risiko cuaca ekstrem melalui produksi berbasis adaptasi iklim dan percepatan pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana melalui sinergi satuan tugas terkait.
Wilayah Sumatera terpilih menjadi pembuka rangkaian GPIPS Nasional 2026 yang nantinya akan berlanjut ke wilayah Jawa, Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan. Acara di Banyuasin ini dimeriahkan dengan temuwicara bersama petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana prasarana pertanian, business matching perbankan dengan pelaku usaha, hingga pelepasan truk komoditas untuk Kerja Sama Antardaerah (KAD).
Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah kedepannya akan terus mempererat kolaborasi demi menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi secara berkelanjutan. Fokus utama tetap pada mitigasi risiko cuaca ekstrem serta peningkatan efisiensi logistik pangan untuk menekan disparitas harga dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.(REL/Siong)
