Medan – Pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Rico Waad dan Zakiyuddin telah memasuki 100 hari masa kerja. Namun belum mendapat apresiasi berarti, keduanya justru mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Medan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan, menilai masa awal kepemimpinan Rico-Zaki minim gebrakan lebih banyak diwarnai seremoni ketimbang aksi nyata.
Sorot Politik: Syaiful Ramadhan: 100 Hari Rico-Zaki Minim Gebrakan
“Belum terlihat arah kerja yang jelas, apalagi gebrakan konkret untuk menjawab persoalan mendesak di Kota Medan,” ujar Syaiful Ramadhan, Senin (9/6/2025).
Salah satu kritik utama yang disampaikan Politisi yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan itu adalah belum terlihatnya rencana kerja resmi yang disampaikan ke publik.
Tanpa indikator kinerja atau target yang terukur, menurutnya, masyarakat sulit menilai keberhasilan atau kegagalan kepala daerah.
“Ini jadi pertanyaan mendasar: sebenarnya apa yang dikerjakan selama 100 hari ini?” tegas pria yang juga akrab disapa Bang SR.
Dominasi seremoni, minim inovasi, Pemerintahan Rico-Zaky dinilai masih terjebak dalam pola lama, penuh agenda seremoni namun miskin terobosan.
Menurut SR, tidak terlihat langkah serius dalam reformasi pelayanan publik, transformasi digital, atau peningkatan efisiensi birokrasi. Pelayanan publik masih terkesan lamban, sampah dan banjir belum tertangani.
Kritik juga diarahkan pada lambannya respons terhadap laporan masyarakat. Aduan publik kerap ditanggapi lambat, dengan prosedur berbelit-belit yang memicu kekecewaan.
Kondisi ini diperparah dengan belum adanya langkah progresif dalam menangani dua masalah klasik Kota Medan, sampah dan banjir.
“Penanganan banjir pun masih bersifat reaktif, bukan sistematis. Tidak ada rencana jangka pendek maupun panjang yang terlihat,” ucapnya.
SR juga menyoroti sejumlah posisi strategis di pemerintahan kota yang masih kosong hingga kini. Menurutnya, hal ini berdampak pada terganggunya layanan masyarakat.
Meskipun Wali Kota Medan kerap menyuarakan semangat kolaborasi dan partisipasi publik, Medan untuk semua, SR menilai hal itu belum diwujudkan dalam kebijakan nyata. Masyarakat, belum benar-benar dilibatkan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan.
Mengakhiri catatan kritisnya, SR
menekankan bahwa 100 hari pertama seharusnya menjadi fondasi awal, bukan sekadar masa adaptasi. Ia menegaskan DPRD Kota Medan akan terus menjalankan fungsi pengawasan.
“Pemerintahan Rico-Zaky harus segera keluar dari zona nyaman dan menunjukkan aksi nyata. Janji kampanye harus direalisasikan,” tutupnya.(BEN)
