Jakarta, SeputarSumut — Kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) kembali disuarakan oleh Pemerintah Thailand dan Vietnam sebagai strategi untuk menekan konsumsi bahan bakar. Langkah ini diambil guna menghadapi situasi global yang tidak menentu yang berdampak pada ketersediaan energi di kedua negara Asia Tenggara tersebut.
Guna mengurangi beban energi, Pemerintah Thailand telah menginstruksikan sektor perkantoran agar menerapkan skema kerja jarak jauh jika memungkinkan. Tidak hanya itu, otoritas setempat juga mewajibkan kantor-kantor pemerintahan untuk mengatur suhu pendingin ruangan agar tetap berada di angka 26 derajat Celsius guna menghemat listrik.
Dunia Internasional: Thailand dan Vietnam Imbau Warga WFH demi Hemat Bahan Bakar di Tengah Krisis Global
“Sangat diharapkan bagi semua sektor untuk menggunakan sumber daya yang ada secara lebih bijak serta efektif,” ungkap pernyataan resmi Pemerintah Thailand sebagaimana dilaporkan oleh AFP pada Selasa (10/3).
Imbauan penghematan ini juga menyasar para pejabat negara yang kini didesak untuk membatasi perjalanan dinas ke luar negeri. Dalam kondisi saat ini, melakukan mobilitas antarnegara dianggap sebagai langkah yang kurang bijak dan perlu dihindari sementara waktu.
Sebagai upaya menjaga ketahanan energi nasional, Thailand pekan lalu mengeklaim telah mengamankan stok minyak untuk kebutuhan dua bulan mendatang. Meski demikian, pemerintah mengambil langkah tegas dengan menangguhkan aktivitas ekspor minyak demi menjaga cadangan domestik tetap aman.
Selain menjaga pasokan, intervensi harga juga dilakukan Pemerintah Thailand dengan menetapkan batas atas harga solar di bawah 30 baht atau sekitar Rp16 ribu per liter. Kebijakan harga bersubsidi ini direncanakan akan berlaku untuk periode 15 hari ke depan.
Langkah serupa juga diikuti oleh negara tetangganya, Vietnam, yang mulai mendorong perusahaan swasta agar membiarkan karyawan bekerja dari rumah kapan pun kondisinya memungkinkan. Fokus utama dari instruksi ini adalah untuk menurunkan volume penggunaan bahan bakar nasional secara signifikan.
Pemerintah Vietnam juga memberikan saran agar masyarakat mulai membatasi penggunaan kendaraan pribadi dalam aktivitas harian. Sebagai alternatifnya, warga didorong untuk beralih ke transportasi publik, menggunakan sepeda, atau menerapkan sistem berbagi kendaraan (ride-sharing).
Tanda-tanda menipisnya cadangan energi di Vietnam mulai terasa nyata di lapangan, terutama setelah harga bensin tanpa timbal meroket lebih dari 20 persen sejak pekan lalu. Lonjakan harga yang drastis ini dipicu oleh pecahnya konflik bersenjata yang mengguncang stabilitas dunia.
Untuk memitigasi krisis lebih lanjut, otoritas Vietnam memutuskan untuk menghapus bea masuk bagi produk minyak bumi impor. Upaya deregulasi ini dilakukan demi mencegah terjadinya kelangkaan stok serta menjaga stabilitas pasar di dalam negeri.
Walaupun belum terjadi kelangkaan massal yang melumpuhkan aktivitas, media pemerintah Vietnam melaporkan mulai banyak SPBU berskala kecil yang terpaksa tutup. Beberapa di antaranya memilih untuk beroperasi dengan jam layanan yang jauh lebih singkat dari biasanya.
Ketidakpastian pasokan bahan bakar minyak (BBM) ini merupakan dampak langsung dari memanasnya situasi di Timur Tengah setelah serangan masif yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu.
Konflik semakin meruncing ketika Iran meluncurkan aksi balasan yang menargetkan aset-aset AS dan Israel di kawasan tersebut. Selain serangan militer, Iran juga mengambil langkah strategis dengan menutup Selat Hormuz, yang merupakan jalur distribusi paling vital bagi perdagangan minyak internasional.(*/cnni)
