Medan, SeputarSumut — Sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan terus ditingkatkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara guna menjaga stabilitas harga menyambut Ramadan dan Idulfitri 2026. Langkah strategis ini diawali dengan penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) bersama TPID Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang berlangsung di Aula Raja Inal Kantor Gubernur, Medan, pada Jumat (6/2).
Sejumlah pejabat teras hadir dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara tersebut, mulai dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Kapolda, hingga Kajati Sumatera Utara. Selain itu, hadir pula perwakilan dari BPS, Bulog, jajaran Direktur BUMD, serta pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian yang mengikuti jalannya diskusi melalui sambungan daring.
Berita Ekonomi: TPID Sumut Gelar HLM Perkuat Pengendalian Inflasi
Optimalisasi Early Warning System (EWS) untuk seluruh wilayah Sumatera Utara menjadi fokus utama yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Rudy B. Hutabarat. Implementasi protokol intervensi harga ini sangat krusial mengingat secara historis tekanan inflasi di Sumut selalu melonjak saat periode Ramadan akibat tingginya konsumsi masyarakat, sehingga pemantauan harga harus dilakukan secara tepat waktu dan sasaran.
Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, memastikan bahwa ketersediaan komoditas pangan di wilayahnya saat ini berada pada posisi surplus sehingga mampu menjamin kebutuhan publik. Meski demikian, ia menekankan pentingnya perbaikan pada jalur distribusi dan penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) antar kabupaten/kota agar pasokan pangan tetap stabil dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas.
Pertemuan tingkat tinggi TPID tersebut akhirnya merumuskan enam poin rekomendasi strategis sebagai bentuk kolaborasi pengendalian inflasi di lapangan, yakni:
* Mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan memegang prinsip 4T (Tepat Waktu, Sasaran, Lokasi, dan Komoditas).
* Berkoordinasi dengan Perum Bulog dalam penambahan stok daging sapi atau kerbau melalui kerja sama lintas instansi.
* Membangun komitmen dengan produsen daging dan telur ayam ras untuk menjamin ketahanan pasokan.
* Melakukan penundaan atau penyesuaian tarif yang diatur pemerintah (administered prices) seperti parkir atau PDAM saat inflasi meninggi.
* Memperluas jangkauan penerapan Early Warning System (EWS) di setiap kabupaten dan kota.
* Sinkronisasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis agar tidak mengganggu harga pasar.
Data terbaru dari BPS menunjukkan bahwa inflasi tahunan (yoy) di Sumatera Utara pada Januari 2026 berada di angka 3,81%, mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 4,66%. Walaupun melandai, angka inflasi Sumut terpantau masih berada di atas capaian inflasi nasional sebesar 3,55% serta masih melampaui sasaran target nasional yaitu 2,5±1%.
Menjelang masuknya bulan suci Ramadan, fluktuasi harga pangan di pasar menunjukkan tren yang bervariasi di mana komoditas seperti bawang merah, telur ayam ras, dan cabai rawit mulai turun. Di sisi lain, harga daging sapi, minyak goreng, gula pasir, dan cabai merah memang merangkak naik namun kenaikannya masih dalam batas yang terkendali oleh pemerintah.
Momentum pertemuan ini juga dimanfaatkan oleh Gubernur Sumatera Utara untuk meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Provinsi Sumatera Utara. Dokumen strategis ini merupakan hasil kolaborasi seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan menjadi kompas pengendalian harga di masa mendatang.
Berdasarkan rekomendasi HLM dan peta jalan yang baru diluncurkan, TPID Sumatera Utara optimis pasokan pangan akan tetap aman dengan harga terjangkau selama Ramadan hingga Idulfitri 2026. Sebagai langkah pendukung, masyarakat turut diimbau untuk senantiasa berbelanja dengan bijak dan menghindari tindakan menimbun barang demi menjaga stabilitas ekonomi daerah.(Siong)
