Medan, SeputarSumut — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah memprioritaskan penyelesaian ribuan unit Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana alam yang terjadi akhir tahun lalu. Langkah ini diambil agar para pengungsi dapat memiliki tempat tinggal yang lebih layak sebelum merayakan hari raya.
“Sebanyak 1.427 unit Huntara saat ini tengah dipercepat pembangunannya yang tersebar di berbagai titik di Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Tapanuli Selatan (Tapsel),” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Basarin Yunus Tanjung, pada Kamis (26/2).
Lintas Nasional: Update Penanganan Korban Banjir Bandang dan Longsor Sumatera Utara 2026
Kondisi terkini menunjukkan bahwa ribuan warga masih tertahan di posko pengungsian meski bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara sudah berlalu lebih dari tiga bulan, tepatnya sejak 25 November 2025. Data terbaru hingga memasuki bulan Ramadan 2026 mencatat sebanyak 909 kepala keluarga atau 3.506 jiwa masih belum bisa kembali ke rumah masing-masing.
Basarin Yunus Tanjung yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Posko Tanggap Bencana Sumut merinci bahwa sejumlah lokasi Huntara sudah mulai ditempati oleh masyarakat. Di Lapangan Bola Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, tersedia 186 unit; Dusun Aek Latong, Desa Marsada, Kecamatan Sipirok sebanyak 118 unit; Adiankoting 40 unit; Asrama Haji Pinangsori 52 unit; Lahan Balerong Pasar Tukka 12 unit; serta Lahan Rusunawa Pandan sebanyak 90 unit. Adapun beberapa titik pembangunan lainnya kini sedang dalam tahap finalisasi.
“Dengan demikian penyediaan atau pembangunan selesai, semua akan tertampung di huntara, mudah-mudahan mereka lebaran bisa tinggal di huntara,” ucap Basarin optimis mengenai target pemindahan pengungsi tersebut.
Sebagai solusi jangka pendek lainnya, Pemprov Sumut telah menyalurkan dana bantuan pengganti sewa rumah kepada 313 kepala keluarga. Skema bantuan ini disiapkan sebagai penyangga selama proses pembangunan hunian tetap masih berjalan di lapangan.
“Masih terdapat masyarakat yang akan menerima bantuan pengganti uang sewa. Bantuan ini awalnya disalurkan oleh Pemprov Sumut, kemudian dilanjutkan dengan dana tunggu hunian selama tiga bulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” jelas Basarin terkait sumber pendanaan bantuan tersebut.
Target jangka panjang pemerintah adalah merelokasi seluruh penghuni Huntara ke hunian tetap yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Rencana besar ini telah disusun secara sistematis melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang baru saja dirampungkan oleh Pemprov Sumut.
“Dalam dokumen tersebut, kebutuhan anggaran untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi diestimasikan sebesar Rp30,5 triliun. Program ini direncanakan berlangsung mulai 2026 hingga 2028,” urainya mengenai peta jalan pemulihan pascabencana tersebut.
Perlu diingat kembali bahwa bencana banjir bandang dan longsor dahsyat yang melanda wilayah Sumatera Utara tersebut telah meninggalkan duka mendalam dengan dampak yang sangat masif. Hingga berita ini diturunkan, jumlah total korban meninggal dunia tercatat mencapai 376 jiwa, sementara 40 orang lainnya dilaporkan masih hilang.
Mengenai status pencarian, Basarin memastikan bahwa tim akan tetap siaga meskipun operasi pencarian dalam skala besar telah resmi dihentikan. “Hingga saat ini masih terdapat 40 orang yang dinyatakan hilang. Meski pencarian secara masif telah berakhir, tim tetap akan melakukan pencarian apabila ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Sedangkan total korban meninggal dunia tercatat 376 jiwa,” pungkasnya.(*/cnni)
