Medan, SeputarSumut – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan inisiatif prioritas Presiden Prabowo Subianto, dinilai memberikan efek berganda atau multiplier effect yang signifikan. Sejak diluncurkan, program ini telah berjalan dengan baik di Kota Medan.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Direktur Pelayanan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Osbin Samosir, di Rumah Dinas Wali Kota. Menurut Rico, multiplier effect dari program MBG tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga orang tua dan perekonomian daerah.
Info Medan: Wali Kota Medan: Program Makan Bergizi Gratis Beri Efek Berganda bagi Gizi Anak dan Ekonomi
”Program ini membuat anak sekolah menjadi lebih rajin dan pintar karena gizi yang cukup. Mereka juga merasa bahagia setiap hari di sekolah karena mendapatkan makanan,” jelas Rico.
Ia menambahkan, orang tua siswa juga terbantu karena tidak lagi perlu repot menyediakan makan siang, yang berdampak pada penghematan pengeluaran.
Selain itu, MBG juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan munculnya banyak pemasok baru. Program ini juga menciptakan lapangan kerja baru melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap wilayah.
”Satu SPPG merekrut sekitar 30 hingga 40 orang. Ini membantu penyerapan tenaga kerja,” ujar Rico. “Saat ini sudah ada 18 SPPG di Kota Medan, dan kami menargetkan jumlahnya akan terus bertambah.”
Rico Waas memastikan bahwa program MBG di Medan berjalan dengan baik berdasarkan pengamatannya saat mengunjungi sekolah dan dapur-dapur penyedia makanan. “Seperti kemarin, saat melihat pelaksanaan MBG di Marelan, makanannya sangat enak dan siswa bahkan bisa meminta menu untuk besok,” ucapnya.
Ia menegaskan, Pemko Medan melalui dinas terkait akan terus mengawasi pelaksanaan program ini untuk memastikan pemenuhan gizi anak terpenuhi dan kualitasnya tetap terjaga. “Kita harus memastikan kualitas dan fasilitas, mulai dari dapur hingga tenaga kerja, agar program ini terus berjalan baik ke depannya,” pungkasnya.
Sementara itu, Osbin Samosir dari Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk memastikan program pemerintah pusat, seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Penanganan TBC, berjalan dengan baik di delapan provinsi, termasuk Sumatera Utara.
Menurut Osbin, Kementerian Hukum dan HAM hadir untuk memastikan hak dasar masyarakat yang mendapatkan manfaat program pemerintah terpenuhi. Ia menilai, jika pelaksanaan MBG di Kota Medan sudah berjalan dengan baik, maka program ini layak menjadi contoh bagi kota dan daerah lain di Indonesia.(*/redaksi)
