seputar-Jakarta | Pemerintah berencana memindahkan sejumlah kementerian dan lembaga ke Ibu Kota Negara (IKN) pada September 2024. Pada periode itu, direncanakan ada 38 kementerian dan lembaga (K/L) yang dipindah.
“Jadi sekarang sudah langsung 38 K/L. Tidak kaya dulu konsepnya,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Anas dalam konferensi pers di Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu, (17/4/2024).
Lintas Nasional: 38 Kementerian dan Lembaga Pindah ke IKN September, Ini Daftarnya
Anas menyebut pemilihan 38 kementerian dan lembaga ini dilakukan melalui penilaian dan rapat yang digelar berkali-kali. Penilaian yang dimaksud, kata dia, adalah mempertimbangkan urgensi keberadaan kementerian tersebut untuk segera ada di ibu kota baru.
“Hasilnya, yakni tingkat kementerian dan lembaga prioritas pertama ada 179 unit eselon 1 di 38 kementerian lembaga,” kata dia.
Anas menyebut pemindahan kementerian/lembaga lainnya akan berlangsung secara bertahap di masa-masa selanjutnya.
Dia mengatakan untuk tahap pertama ini, pemerintah memperkirakan akan ada 11.916 ASN yang ikut dipindahkan. Dia mengatakan pemindahan itu tentu akan dilakukan dengan menimbang ketersediaan hunian dan infrastruktur IKN.
“Oleh karena itu, kalau prioritas pertama 11.916, prioritas kedua ada 6.000, prioritas ketiga ada 14.000. jadi kita siapkan beberapa opsi dan kita terus mendapat update dari menteri PUPR yang menyiapkan infratrukturnya dan Otorita IKN.
Berikut ini merupakan daftar 38 kementerian/lembaga yang akan pindah ke IKN di tahap pertama:
1. Setjen DPR
2. Setjen DPD
3. Setjen MPR
4. Setjen BPK
5. Mahkamah Agung
6. Komisi Yudisial
7. Kemenko Marves
8. Kemenko Perekonomian
9. Kemenko Polhukam
10. Kemenko PMK
11. Kementerian Pertahanan
12. Kementerian Dalam Negeri
13. Kementerian Luar Negeri
14. Kementerian Hukum dan HAM
15. Kementerian Keuangan
16. Kementerian PUPR
17. Kementerian PPN/Bappenas
18. Kementerian PAN-RB
19. Kementerian ATR/BPN
20. Kementerian Setneg
21. Kementerian LHK
22. Kementerian ESDM
23. Kementerian Kesehatan
24. Kementerian Perdagangan
25. Kementerian Kominfo
26. Sekretariat Kabinet
27. BMKG
28. Bapanas
29. BPIP
30. BIN
31. KSP
32. BSSN
33. BNPB
34. Wantimpres
35. KPK
36. Kejaksaan
37. BPKP
38. BNPP. (cnbcindonesia)
