seputar – Jakarta | Forum aktivis Cik Di Tiro menuntut PP Muhammadiyah menolak tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah dalam aksi simbolik di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Gamping, Sleman, Sabtu (27/7).
Massa aktivis membentangkan dua spanduk dan sejumlah poster guna mendesak PP Muhammadiyah menolak tawaran tambang.
Lintas Nasional: Aktivis: Muhammadiyah-NU Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang
Salah satu spanduk itu tertera tulisan ‘Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang’ yang merupakan sindiran kepada PP Muhammadiyah apabila menerima tawaran tambang seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
PBNU merupakan organisasi yang lebih dulu menerima izin pengelolaan tambang, sedangkan PP Muhammadiyah akan mengumumkan keputusannya secara resmi lewat pleno 27-28 Juni di Convention Hall Masjid Walidah Unisa.
Sementara itu, doa qunut memang jadi salah satu perbedaan Muhammadiyah dan NU dalam melaksanakan ibadah salat Subuh. Warga NU mengamalkan doa qunut, sedangkan Muhammadiyah tidak.
Inisiator Forum Cik Di Tiro, Masduki, menjelaskan aksi simbolik ini mendesak agar PP Muhammadiyah menolak tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah.
“Kita mengingatkan Muhammadiyah untuk menjaga kewarasan, akal sehat, bahwa ormas itu tugasnya menjadi masyarakat sipil, organisasi yang mengontrol negara, pemerintah dan berpihak pada kepentingan warga negara,” katanya usai aksi.
“Dalam kasus tambang ini, kami melihat penyakitnya, ancamannya, atau indikasinya ada tiga. Pertama, tambang itu merusak. Kedua, tambang itu merusak. Ketiga, tambang itu merusak,” lanjutnya.
Masduki menuturkan urusan tambang ini nantinya akan merusak tata kelola ormas itu sendiri. Dia menilai pertambangan selama ini telah merusak hak-hak sipil. Sudah banyak pula korban akibat bisnis ekstraksi ini.
“Ketiga, dia (tambang) merusak kekuatan alternatif dalam hal ini Muhammadiyah-NU sebagai masyarakat sipil dalam sistem demokrasi. Jadi, enggak ada manfaatnya, lebih banyak mudaratnya,” tegasnya.
Massa aktivis ini menggelar aksi di sekitar lokasi rapat pleno PP Muhammadiyah, yakni Convention Hall Masjid Walidah yang terletak di utara kampus.
Mereka akan menyerahkan pernyataan lengkap ke panitia soal desakan penolakan terhadap pengelolaan tambang ini. Harapannya, pernyataan ini bisa jadi masukan bagi PP Muhammadiyah.
Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung sebelumnya menyebut organisasinya sepakat menerima tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengelola tambang. Keputusan itu dibuat setelah rapat pleno pertengahan bulan ini.
Azrul mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian mendalam sebelum menerima izin tambang. Berdasarkan kajian itu, Muhammadiyah siap mengelola tambang.
Azrul menjelaskan Muhammadiyah berdiskusi dengan para pakar sebelum mengambil keputusan tersebut. Mereka mempertimbangkan aspek-aspek dari sisi ekonomi, bisnis, aspek sosial, budaya, hukum, HAM, dan lingkungan selama tiga bulan terakhir.
Kesimpulannya, Muhammadiyah menerima tambang karena Indonesia masih belum bisa melakukan transisi energi. Jika manusia melepas ketergantungan terhadap batu bara, ucapnya, maka dunia akan gelap gulita.
Azrul memastikan Muhammadiyah akan menambang dengan memperhatikan dampak lingkungan. Mereka mengusung program tambang hijau.
Sementara Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan organisasinya akan menyampaikan sikap resmi terkait izin tambang usai pelaksanaan konsolidasi nasional Muhammadiyah pada 27-28 Juli mendatang.
“Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP. Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta,” ujarnya. (CNN)
