Jakarta, SeputarSumut – Presiden Donald Trump gencar menekan pihak oposisi dari Partai Demokrat untuk mengakhiri shutdown pemerintah yang melumpuhkan layanan publik, di mana Gedung Putih kini mengumumkan telah memulai PHK massal terhadap pegawai federal. Krisis ini diperkirakan memasuki minggu ketiga tanpa adanya tanda-tanda akan berakhir.
Pengumuman bahwa pemerintah telah mulai menindaklanjuti ancaman untuk memecat 750.000 pegawai negeri disampaikan oleh Kepala anggaran Trump, Russ Vought, melalui media sosial pada Jumat (10/10). Vought memimpin Kantor Manajemen dan Anggaran yang mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa PHK tersebut akan substansial. Namun, mereka tidak memberikan angka pasti atau detail departemen mana yang akan paling terdampak.
Sebagai konsekuensi langsung dari penghentian pendanaan, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan mengatakan telah mulai memecat pekerja non-esensial. Sementara itu, seorang juru bicara Departemen Keuangan AS mengonfirmasi kepada AFP bahwa departemen tersebut telah memulai pengiriman pemberitahuan PHK. Sumber yang mengetahui keputusan kepegawaian di Departemen Pendidikan juga mengindikasikan bahwa para pejabat pendidikan telah mengurangi jumlah tenaga kerja mereka.
Trump telah berulang kali bertemu Vought untuk menentukan “Badan-badan Demokrat mana, yang sebagian besar merupakan penipuan politik,” yang harus menjadi sasaran, menekankan bahwa ia memandang pemangkasan anggaran sebagai cara untuk meningkatkan tekanan pada Partai Demokrat. Para pemimpin Demokrat di Kongres, sebaliknya, menepis ancaman tersebut. Mereka menyebutnya sebagai upaya intimidasi dan mengatakan bahwa pemecatan massal tidak akan diterima di pengadilan.
“Penutupan pemerintah tidak memberi Trump atau Vought kekuasaan khusus baru untuk menyebabkan lebih banyak kekacauan atau secara permanen melemahkan layanan yang lebih mendasar bagi rakyat Amerika,” ujar Patty Murray. Senator utama partai tersebut untuk pendanaan pemerintah menambahkan, “Faktanya adalah pemerintahan ini telah secara sembrono memecat dan mempekerjakan kembali pekerja esensial sepanjang tahun. Ini bukan hal baru, dan tidak seorang pun boleh terintimidasi oleh para penjahat ini.”
Selain pegawai sipil, situasi serupa juga dihadapi oleh 1,3 juta personel militer aktif yang akan kehilangan gaji yang seharusnya diterima Rabu depan. Ini menjadi sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern penghentian pendanaan pemerintah.
“Suasana hati di Capitol hari ini sungguh muram,” kata Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, dalam konferensi pers yang menandai hari ke-10 shutdown. Meningkatnya ketegangan antara kedua partai semakin terlihat jelas pekan ini, karena Johnson dan senator dari Partai Demokrat berselisih mengenai shutdown di hadapan pers.
Di kesempatan yang berbeda, perdebatan sengit juga terjadi setelah konferensi pers pimpinan DPR dari Partai Demokrat. Perdebatan sengit ini dipicu ketika Anggota Kongres dari Partai Republik, Mike Lawler, menyindir Pemimpin Minoritas DPR, Hakeem Jeffries, atas perannya dalam krisis ini. Dalam ketegangan tersebut, Jeffries meminta Lawler untuk “tutup mulut” sambil saling sindir dan kemudian menyebut senator dari Partai Republik itu sebagai “badut jahat.”(*/cnni)
