Jakarta, SeputarSumut – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajukan pagu anggaran sebesar Rp10,89 triliun untuk tahun 2026. Rencana ini telah disampaikan kepada Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan fokus utama pada pembangunan 406.457 unit rumah dan berbagai program pendukung untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa porsi terbesar dari anggaran tersebut, yakni 81% atau sebesar Rp8,9 triliun, dialokasikan khusus untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Berita Ekonomi: Anggaran Kementerian PKP Naik Signifikan, Fokus Entaskan Backlog Perumahan
“Anggaran BSPS di tahun 2026 meningkat signifikan dibanding tahun 2025,” ujar Menteri Ara. Peningkatan ini mencapai 773,5%, dari semula Rp1,02 triliun untuk 45.073 unit menjadi Rp8,9 triliun untuk 400.000 unit. Kenaikan drastis ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam mempercepat penyediaan perumahan layak bagi masyarakat.
Program Strategis untuk Pembangunan Berkelanjutan
Selain BSPS, Kementerian PKP juga akan menjalankan sejumlah program strategis lainnya di tahun 2026:
- Pembangunan Rumah Susun: Dianggarkan sebesar Rp375,32 miliar untuk pembangunan 796 unit atau 21 tower baru, sebagai solusi hunian vertikal di perkotaan.
- Pembangunan Rumah Khusus: Anggaran sebesar Rp249,43 miliar dialokasikan untuk 654 unit. Program ini mencakup penanganan pascabencana dan penyediaan cadangan Panel RISHA, dengan kenaikan anggaran 8,55% dari tahun sebelumnya.
- Bantuan PSU: Alokasi Rp29,08 miliar untuk 2.007 unit, mencakup prasarana, sarana, dan utilitas umum di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan. Anggaran ini naik 40,78% dari 2025.
- Penanganan Permukiman Kumuh: Anggaran sebesar Rp155,85 miliar ditargetkan untuk menata 225 hektar permukiman kumuh di 15 lokasi, serta pemenuhan sanitasi untuk 3.000 unit, meningkat 77,82% dari tahun sebelumnya.
Semua program ini, menurut Menteri Ara, disusun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi backlog perumahan yang saat ini tercatat sekitar 9,9 juta unit.
“BSPS akan menjadi program andalan,” tegas Ara. “Sementara program lain tetap berjalan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman lebih merata dan berkelanjutan.”
Dalam laporannya, Menteri PKP juga menyampaikan realisasi anggaran hingga 29 Agustus 2025 baru mencapai 28,42% atau Rp1,345 triliun. Meskipun demikian, Kementerian PKP optimis dapat mengejar target, dengan rencana peluncuran 25.000 rumah subsidi yang akan diresmikan Presiden bulan ini, serta akad massal 50.000 rumah subsidi pada November mendatang.(*/cnbc)
