Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan hadiah sebesar US$25 juta (sekitar Rp 407 miliar) untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pengumuman ini disampaikan menyusul pelantikannya untuk masa jabatan ketiga selama enam tahun.
Upacara pelantikannya dibayangi oleh kecaman dari masyarakat internasional dan para pemimpin oposisi Venezuela.
Dunia Internasional: AS Beri Hadiah Rp 407 M untuk Penangkapan Presiden Venezuela
Dilansir BBC, Sabtu (11/1/2025), hadiah juga telah ditawarkan untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Menteri Dalam Negeri Venezuela Diosdado Cabello. Hadiah baru hingga US$15 juta untuk Menteri Pertahanan Vladimir Padrino juga telah ditawarkan.
Pemerintah Inggris juga mengeluarkan sanksi terhadap 15 pejabat tinggi Venezuela, termasuk hakim, anggota pasukan keamanan, dan pejabat militer.
Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris mengatakan mereka yang diberi sanksi bertanggung jawab atas “merusak demokrasi, supremasi hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia”.
Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy kemudian menyebut rezim Maduro sebagai “penipu”.
Pada hari Jumat, Uni Eropa mengatakan akan memperpanjang “tindakan pembatasan” terhadap Venezuela karena “kurangnya kemajuan… yang mengarah pada pemulihan demokrasi dan supremasi hukum”. Uni Eropa juga memberikan sanksi kepada 15 pejabat Venezuela lainnya.
Kanada juga memberlakukan sanksi baru, dalam apa yang disebut Menteri Luar Negeri Mélanie Joly sebagai “tindakan tak tahu malu” Maduro.
Joly mengatakan Kanada “tidak akan menoleransi erosi proses demokrasi atau penindasan terhadap warga negara yang ingin mengekspresikan hak-hak mereka”.
Maduro dan pemerintahannya telah berulang kali mengecam banyak tuduhan yang dibuat oleh negara-negara Barat dan para pemimpin oposisi.
Pengumuman hadiah dari AS untuk penangkapan Maduro tersebut terkait dengan tuduhan narkotika dan korupsi yang dimulai sejak tahun 2020.
Pada tahun 2020, otoritas AS mendakwa Maduro, dan para pejabat senior lainnya di negara tersebut dengan “terorisme narkotika”.
AS menuduh mereka membanjiri AS dengan kokain dan menggunakan narkoba sebagai senjata untuk merusak kesehatan warga Amerika.
Maduro telah menolak tuduhan tersebut. AS juga memberlakukan kembali sanksi minyak tahun lalu, setelah melonggarkannya sementara, dengan harapan Maduro dapat diberi insentif untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil. (detik)
