seputar-Jakarta | Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan masih menunggu terlebih dulu surat keputusan (SK) resmi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait niat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang ingin memberikan izin usaha pertimbangan (IUP).
“Bahlil sebagai menteri sudah menyampaikan maksud dan niat baiknya. Tapi itu kan harus ditandatangani Presiden. Dan sikap Muhammadiyah menunggu SK resmi dari Presiden saja,” kata Anwar kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/4/2024).
Berita Ekonomi: Bahlil Mau Beri Izin Tambang ke Ormas, Muhammadiyah Tunggu SK Jokowi
Anwar mengatakan Muhammadiyah akan membahasnya lebih lanjut jika sudah ada keputusan dari Jokowi. Kini Muhammadiyah belum bersikap apapun lantaran hal ini baru bersifat rencana.
Ia juga mengatakan pemerintah belum ada pembicaraan dengan Muhammadiyah terkait rencana pemberian IUP tersebut.
“Ya belum [ada pembicaraan],” kata dia.
Meski begitu, Anwar menilai niat baik pemerintah untuk memberikan IUP perlu diapresiasi. Terlebih, ia menyoroti selama ini yang kerap mendapatkan IUP hanya individu-individu semata.
“Tapi ormas yang mengurusi masalah agama dan ekonomi kok enggak dikasih. Sementara negara ini berdasarkan asas Tuhan Yang Maha Esa. Tentu menurut saya organisasi keagamaan selain Islam juga harus dikasih, diberi kesempatan. Kita tunggu saja,” kata Anwar.
Sebelumnya Bahlil beralasan para ormas keagamaan sudah selayaknya mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan diberikan izin tambang. Baginya, ormas keagamaan memiliki peran yang cukup penting dalam masa-masa perjuangan Indonesia melawan penjajah.
Ia mengatakan pembagian IUP kepada ormas ini akan dilakukan dengan baik, tanpa benturan kepentingan. Bahlil juga memastikan tambangnya dikelola secara profesional bersama mitra yang baik.
“Logikanya begini, kalian punya hati enggak sih? NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh gereja, pura Hindu, di saat Indonesia belum merdeka, emang siapa yang memerdekakan bangsa ini?” tegasnya usai konferensi pers di Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan, Senin (29/4).
Bahlil mengatakan perusahaan pertambangan juga tak bisa mengelola IUP sendiri tanpa melibatkan kontraktor. Dengan begitu, dirinya menilai para ormas juga bisa bijaksana dalam mengelola IUP.
“Kalau bukan kita yang memperhatikan organisasi gereja, organisasi keagamaan Muhammadiyah, NU, Hindu, Buddha, terus siapa yang mau memperhatikan?” kata dia. (cnnindonesia)
