Jakarta, SeputarSumut — Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2026 dilaporkan mengalami pertumbuhan yang melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Bank Indonesia mengumumkan bahwa total nilai ULN Indonesia pada triwulan I 2026 berada di angka 433,4 miliar dolar AS. Secara tahunan, angka tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy), di mana laju ini menunjukkan perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 yang mampu mencapai 1,9 persen. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso memaparkan bahwa pergeseran performa tersebut dipengaruhi secara langsung oleh dinamika yang terjadi pada pos ULN sektor publik serta ULN sektor swasta.
“Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 433,4 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 0,8%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 1,9%. Perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta,” jelas Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya pada Senin (18/5).
Berita Ekonomi: Bank Indonesia Catat Utang Luar Negeri Indonesia Triwulan I 2026 Tumbuh Melambat
Melihat secara lebih terperinci, laporan finansial ini menunjukkan bahwa utang yang ditarik oleh pihak pemerintah tumbuh pada level yang lebih rendah. Akumulasi nilai ULN pemerintah pada triwulan I 2026 bertengger di angka 214,7 miliar dolar AS, atau setara dengan pertumbuhan tahunan sebesar 3,8 persen (yoy). Kecepatan pertumbuhan ini tercatat lebih rendah daripada capaian pada triwulan IV 2025 yang kala itu menyentuh angka 5,5 persen (yoy). Fluktuasi pada ULN pemerintah ini utamanya didorong oleh mengalirnya modal masuk asing ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) internasional, sejalan dengan konsistensi kepercayaan para investor terhadap prospek ekonomi nasional.
“ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2026 sebesar 214,7 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 3,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 5,5% (yoy). Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,” tuturnya.
Sebagai bagian dari komponen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penarikan utang oleh pemerintah senantiasa dijalankan lewat koridor yang penuh kewaspadaan, akuntabel, serta terukur. Alokasi dana tersebut terus diprioritaskan demi mengawal belanja prioritas negara sekaligus memanfaatkan momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pemetaan sektor ekonomi, penyerapan ULN pemerintah di antaranya dialokasikan untuk mendanai Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan porsi 22,1 persen dari total ULN pemerintah. Selanjutnya disusul sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,2 persen; Sektor Jasa Pendidikan sebanyak 16,2 persen; sektor Konstruksi sebesar 11,5 persen; serta sektor Transportasi dan Pergudangan dengan andil 8,5 persen. Struktur utang pemerintah ini didominasi oleh profil jangka panjang yang menguasai pangsa hingga 99,99% dari keseluruhan ULN pemerintah.
“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan memanfaatkan momentum pertumbuhan perekonomian. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,2%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%). Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah,” paparnya.
Di sisi lain, catatan untuk sektor swasta justru memperlihatkan adanya tren penurunan yang cukup signifikan. Jumlah ULN swasta pada triwulan I 2026 terekam berada di posisi 191,4 miliar dolar AS, menyusut apabila dikomparasikan dengan kuartal IV 2025 yang sempat menyentuh level 194,2 miliar dolar AS. Secara tahunan, kondisi ini membuat ULN swasta terjebak dalam zona kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8 persen (yoy). Kemunduran angka ini terjadi secara menyeluruh baik pada kelompok korporasi keuangan (financial corporations) maupun korporasi non-lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang secara tahunan masing-masing mengalami kontraksi sebesar 3,6 persen (yoy) dan 1,3 persen (yoy).
“ULN swasta menurun. Posisi ULN swasta pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 191,4 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV 2025 sebesar 194,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8% (yoy). Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang secara tahunan masing-masing tercatat kontraksi sebesar 3,6% (yoy) dan 1,3% (yoy),” ujarnya.
Bila ditinjau berdasarkan cakupan lapangan usaha, penyerapan ULN swasta terbesar didominasi oleh pelaku usaha di Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta sektor Pertambangan dan Penggalian, di mana akumulasi dari keempat sektor tersebut merengkuh pangsa hingga 80,4 persen dari total utang swasta. Komposisi kewajiban keuangan swasta ini terpantau masih didominasi oleh pinjaman dengan tenor jangka panjang yang memegang porsi mencapai 76,6 persen terhadap agregat ULN swasta.
“Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4% dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta,” imbuhnya.
Secara makro, fondasi dan struktur ULN Indonesia dinilai tetap berada dalam kondisi yang sehat, hal ini ditopang erat oleh implementasi manajemen risiko serta prinsip kehati-hatian yang konsisten. Kualitas yang terjaga ini dibuktikan oleh rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Buto (PDB) yang berhasil ditekan turun ke angka 29,5 persen pada triwulan I 2026, dari posisi sebelumnya yang berada di level 30,0 persen pada triwulan IV 2025. Profil utang nasional ini juga kian kokoh karena didominasi oleh instrumen jangka panjang yang menguasai porsi hingga 85,4 persen dari total akumulasi utang luar negeri.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5% pada triwulan I 2026 dari 30,0% pada triwulan IV 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4% dari total ULN,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipatif untuk mengawal ketahanan struktur finansial ini, Bank Indonesia bersama pihak Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan jalinan koordinasi dan sinergi di dalam mengawasi pergerakan instrumen utang luar negeri secara berkala. Peran serta kegunaan dari ULN ke depan akan terus dimaksimalkan agar mampu menjadi daya dukung yang kuat bagi pembiayaan proyek pembangunan nasional sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi domestik yang berkelanjutan, dengan tetap memitigasi segala bentuk risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas makroekonomi.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkasnya.(Siong)
