seputar-Jakarta | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan penerapan simpanan wajib Tapera bisa saja diundur jika diusulkan DPR.
Basuki yang juga menjabat Ketua Komite BP Tapera mengaku akan berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal peluang penundaan ini.
Lintas Nasional: Basuki dan Sri Mulyani Siap Tunda Tapera
“Kalau ada usulan DPR, misalnya untuk diundur, saya sudah kontak dengan Bu Menkeu, kita akan ikut,” katanya di Gedung DPR, Kamis (6/6/2024).
Ia juga mengatakan program BP Tapera tak perlu tergesa-gesa diterapkan. Ia pun menyesal program tersebut menuai polemik.
“Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesal betul,” katanya.
Namun, ia mengatakan keputusan Tapera akan ditentukan dalam Undang-undang.
“Kenapa kita harus saling berbenturan gitu, enggak lah,” katanya.
Pemerintah Presiden Joko Widodo mewajibkan seluruh pekerja ikut program Tapera. Para pengusaha diminta mendaftarkan para pekerja mereka menjadi peserta Tapera paling lambat Mei 2027.
Sebagai konsekuensi itu, pekerja harus membayar iuran sebesar 3 persen dari gaji. Besaran iuran itu 0,5 persen ditanggung atau dibayari oleh pengusaha. Sementara itu, 2,5 persen lainnya dibayar oleh pekerja. Iuran tersebut akan dipotong dari gaji pekerja setiap tanggal 10. (cnnindonesia)
