Medan – Anggota Komisi II DPRD Kota Medan Binsar Simarmata menilai bahwa Sekolah Rakyat (SR) masih belum terlalu urgent dioperasikan di Kota Medan. Apalagi anggaran SR akan memakan dana cukup besar.
“Saya rasa Sekolah Rakyat masih belum terlalu mendesak dioperasikan di Kota Medan. Apalagi kalau benar untuk operasional akan memakan dana Rp150 miliar per lokasi per tahun,” kata Binsar Simarmata kepada wartawan di gedung DPRD Medan, Selasa (17/6/2025).
Sorot Politik: Binsar Simarmata: SR Belum Urgent Dioperasikan di Medan
Berdasarkan informasi yang diperoleh dan diketahuinya untuk pendanaan Sekolah Rakyat digadang-gadabf akan memakan dana berkisar Rp150 miliar per lokasi per tahun yang dananya bersumber dari APBN dan dana CSR perusahaan swasta.
“Dana sebesar Rp 150 miliar per tahun itu lebih baik digunakan untuk memperbaiki sekolah-sekolah rusak yang ada di Kota Medan,” ujar Binsar Simarmata.
Politisi Perindo itu justru lebih mendorong agar gelontoran dana untuk SR itu bisa digunakan untuk membangun atau menambah jumlah sekolah negeri di setiap kecamatan di Medan khususnya di kecamatan yang padat penduduk seperti di Kawasan Medan Utara.
“Kalau saya ditanya, saya lebih setuju bila pendanaan itu lebih baiknya dialihkan untuk membangun atau menambah sekolah negeri di Kota Medan. Dan pengelolaan diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan,” tandasnya.
Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Sosial akan mengoperasionalkan Sekolah Rakyat di Kota Medan mulai Juli 2025. Nantinya, SR Medan yang dipusatkan di gedung Sentra Bahagia yang terletak di Jalan Pancing Medan itu akan menampung 100 siswa setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kordinator Kota Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kota Medan Dedy Irwanto Pardede mengatakan bahwa SR Medan akan dioperasikan pada Juli 2025 mendatang.
“Ya, Dijadwalkan pada Juli 2025 SR Medan akan dioperasikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Nantinya saat ini ada kuota untuk 100 siswa (setingkat SMP) yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Program Keluarga Harapan (PKH),” katanya.
Dikatakan, 100 siswa nantinya akan dibagi ke dalam 4 rombongan belajar (rombel). Dan 100 siswa yang ditampung di SR akan tinggal di asrama dan mendapatkan fasilitas pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya secara gratis.
“Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi,” pungkasnya.(BEN)
