Jakarta, SeputarSumut – Afrika Selatan (Afsel) dipandang oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sebagai rujukan utama bagi Indonesia dalam mengemban amanah strategis sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui pertemuan resmi dengan Wakil Duta Besar Afrika Selatan untuk Indonesia, BKSAP menegaskan pentingnya kolaborasi ini dalam mengadvokasikan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan di kancah global.
Syahrul Aidi Maazat selaku Ketua BKSAP DPR RI mengungkapkan bahwa konsistensi serta keberanian Afrika Selatan dalam membela isu HAM melalui forum multilateral dan hukum internasional patut diapresiasi. Baginya, pengalaman Afsel sangat relevan untuk dipelajari Indonesia, terutama saat dunia tengah menghadapi peningkatan konflik dan ketegangan global yang signifikan.
Sorot Politik: BKSAP: Afsel Rujukan Penting Indonesia di PBB
“Indonesia memegang tanggung jawab moral yang besar, tidak sekadar posisi struktural sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Pelajaran berharga dari Afrika Selatan adalah perlunya keberanian moral dan konsistensi guna menjaga marwah hukum internasional tetap tegak,” ucap Syahrul selepas pertemuan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, pada Selasa (14/1/2026).
Komitmen kuat terhadap penegakan HAM yang dimiliki Afrika Selatan saat ini tidak lepas dari sejarah panjang perjuangan tokoh dunia, Nelson Mandela. Syahrul menambahkan bahwa nilai-nilai tersebut memiliki keselarasan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, serta sesuai dengan mandat konstitusi negara yang menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia.
Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB, menurut pandangan Syahrul, harus difokuskan pada penguatan sistem multilateralisme dan penjagaan tatanan dunia yang adil. Hal ini menjadi krusial di tengah tren melemahnya rasa hormat terhadap berbagai lembaga internasional belakangan ini.
“Dunia akan terjebak dalam ketidakpastian serta kekacauan apabila hukum internasional terus diabaikan. Dengan posisi yang ada sekarang, Indonesia wajib menjadi suara moral yang lantang bersama negara-negara lain yang memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan keadilan,” jelas Syahrul dengan tegas.
Guna memperluas respons kolektif terhadap permasalahan kemanusiaan dunia, BKSAP DPR RI terus mendorong adanya penguatan diplomasi parlemen serta dialog intensif antarnegara berkembang. Upaya ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman bersama mengenai tantangan HAM di masa depan.
“Pelajaran nyata dari Afrika Selatan membuktikan bahwa perjuangan di bidang HAM harus disuarakan tanpa henti, dengan tetap berlandaskan pada hukum internasional dan moralitas. Inilah bekal krusial bagi Indonesia selama memimpin Dewan HAM PBB,” tutup Syahrul.(*/dprri)
