Medan, SeputarSumut — Anggota DPRD Medan Syaiful Ramadhan, mengkritik pola penataan Kota Medan yang dinilainya terkesan reaktif menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Menurutnya, pengerahan seluruh camat, lurah dan Kepala Lingkungan untuk melakukan penertiban dan penataan kota seharusnya tidak hanya dilakukan karena adanya agenda nasional tersebut.
Syaiful mengatakan, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan dalam mempercantik wajah kota. Namun, ia menegaskan bahwa kebersihan, ketertiban, dan penataan kota harus menjadi kebijakan yang dilakukan secara konsisten, bukan sekadar untuk menyambut tamu.
Sorot Politik: DPRD Medan Kritik Penataan Kota Jelang Munas APEKSI: Jangan Bersih Hanya Karena Ada Tamu
“Kita mengapresiasi langkah Pemko Medan dalam melakukan penataan kota. Namun hendaknya penertiban dan penataan tidak disandarkan karena adanya event seperti APEKSI, melainkan menjadi kebijakan rutin yang dilakukan setiap saat,” ujar Syaiful saat ditanya wartawan, Minggu (28/06/2026).
Pria yang menjabat Sekretaris Komisi I DPRD Medan ini menilai, Kota Medan harus selalu tampil bersih, tertib, dan nyaman bagi masyarakat yang setiap hari tinggal dan beraktivitas di dalamnya, bukan hanya ketika akan dikunjungi para kepala daerah dari berbagai kota.
“Baiknya Medan jangan hanya bersih karena akan ada tamu. Medan harus bersih karena memang itu menjadi keharusan dalam menata kota dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan ini.
Syaiful juga mengingatkan agar penertiban yang dilakukan tidak mengorbankan masyarakat kecil. Menurutnya, pemerintah harus mengedepankan pendekatan yang humanis dan memberikan solusi bagi warga yang terdampak.
“Jangan karena ada APEKSI Kota Medan jadi bersih, tetapi jangan pula karena ada APEKSI rakyat justru digusur. Penataan harus mengedepankan rasa keadilan dan kemanusiaan,” katanya.
Selain itu, ia meminta Pemko Medan menjalankan penegakan aturan secara adil tanpa pilih kasih.
“Pemko Medan jangan tebang pilih dalam menjalankan tugasnya. Semua bentuk pelanggaran harus ditindak dengan ukuran yang sama, tanpa membedakan siapa pelakunya. Dengan begitu masyarakat akan melihat bahwa pemerintah benar-benar serius membangun kota, bukan hanya mempercantik wajah Medan saat ada kegiatan seremonial,” pungkasnya.(BEN)
